Ketua DPRD DKI Tolak Tindaklanjuti Pertanggungjawaban APBD 2017

JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta menolak menindaklanjuti pertanggungjawaban APBD 2017.

Dalam rapat tindak lanjut pembahasan komisi-komisi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menolak menandatangani Raperda itu.

"Ini enggak saya tandatangani. Tolong itu dibereskan karena penyerapannya seperti ini. Kok silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) dibesar-besarkan, permintaan digede-gedein?" kata Prasetio dalam rapat, Senin (16/7/2018).

APBD 2017 menyisakan anggaran Rp 13,1 triliun. Pras menyebut silpa itu melonjak dari tahun lalu yang hanya Rp 7 triliun.

DPRD mendapat penjelasan bahwa sisa anggaran yang tinggi itu disebabkan pendapatan yang bertambah, efisiensi anggaran, hingga kegagalan mengeksekusi kegiatan.

Tercatat, ada 16 puskesmas dan 93 sekolah yang gagal dibangun Pemprov DKI Jakarta dari anggaran tahun lalu.

Baca juga: DPRD DKI Soroti Melonjaknya Sisa APBD 2017

Pras mengaku bukannya ingin menghalang-halangi, namun ingin mendapat keterangan yang lebih jelas dari Pemprov DKI.

"Kalau sampai saya ketok Rp 13,1 triliun gimana? Ini tolong Pak Sekda panggil Pak Gubernur, panggil SKPD (satuan kerja perangkat daerah)," ujar Pras.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Saefullah mengaku akan memberikan penjelasan detail ke komisi-komisi DPRD. Ia mengakui tingginya silpa, salah satunya disebabkan oleh buruknya perencanaan.

Baca juga: APBD 2017 Sisa Rp 13,16 Triliun, Dialihkan untuk Program Unggulan Anies-Sandi

"Ada beberapa masukan positif dari DPRD. Kalau kepala dinas berkinerja tidak baik, salah buat angaran, ada beberapa sekolah yang tidak jadi dieksekusi, ada beberapa puskesmas yang dikembalikan dananya karena kondisi lapangan berbeda dengan yang mereka ajukan," kata Saefullah.