JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tidak setuju jika keterlibatan pemerintah pusat di Kali Sentiong atau Kali Item disebut pengambilalihan. Menurut dia, lebih tepat jika disebut dengan kolaborasi.
"Old leadership akan berpikir ini diambil alih karena ketidakmampuan (Pemprov DKI), tetapi new style of leadership akan menganggap ini kolaborasi zaman now," ujar Sandiaga di kawasan Jagakarsa, Sabtu (28/7/2018).
Sandiaga mengatakan, pemerintah pusat memiliki wewenang untuk mengatur aliran 13 sungai besar di Jakarta. Dengan begitu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan kerja sama dengan pemerintah pusat untuk mengurus aliran Kali Sentiong.
Baca juga: Agus Tercenung Lihat Tumpukan Sampah di Kali Sentiong Buntu
Jika masalah bau di Kali Sentiong samping Wisma Atlet bisa teratasi, Sandiaga mengatakan, itu bukan kesuksesan Pemprov DKI saja. Melainkan juga institusi lain yang ikut terlibat.
"It is not my problem, tapi our problem. It is not my success, but our success," ujar Sandiaga.
Pemprov DKI Jakarta kini dibantu pemerintah pusat dalam menangani bau dan pemandangan tidak sedap di Kali Item yang melintasi Wisma Atlet Kemayoran di Jakarta Pusat.
Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Air dan Sumber Daya Air Firdaus Ali mengatakan, upaya yang dilakukan pihaknya antara lain "mengganti" air di Kali Item dari aliran lain.
Baca juga: Djarot Kecewa Lihat Kondisi Kali Sentiong
"Yang penting itu penggelontoran, flushing dengan dredging. Kedua, mengendalikan pencemaran ke dalamnya," ujar Firdaus, Jumat (27/7/2018).
Sejak Selasa lalu, sekitar 27 pompa mobile milik pemerintah pusat dan Pemprov DKI sudah bekerja memompa air dari hulu Kali Sentiong, lewat Kali Item, ke hilir di Kali Sunter. Pompa milik PUPR dibutuhkan karena kapasitasnya lebih besar daripada milik DKI.