Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Berpolitik, Ini Alasan Komisi ASN Keluarkan "Press Release" Perombakan Pejabat DKI

Kompas.com - 30/07/2018, 12:35 WIB
Nursita Sari,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi mengatakan, penerbitan siaran pers atau press release merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan KASN.

Begitu pun dengan dikeluarkannya siaran pers hasil penyelidikan dugaan pelanggaran prosedur dalam perombakan pejabat DKI.

Sofian menjelaskan, siaran pers diterbitkan mengingat banyaknya surat resmi dari KASN yang diabaikan kepala daerah dan pemerintah daerah.

"Press release adalah salah satu bentuk pengawasan kami, seperti halnya surat edaran, pemanggilan, wawancara di koran, dan surat resmi yang sering dicuekin kepda (kepala daerah)," ujar Sofian melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Senin (30/7/2018).

Baca juga: Ketua Komisi ASN Bantah Anies yang Sebut Berpolitik

Sofian membantah pihaknya berpolitik dalam penerbitan siaran pers itu, seperti yang dituduhkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sofian menyebut KASN hanya melakukan pengawasan sesuai tugas pokok, dan fungsi (tupoksi) mereka.

Sofian menjelaskan, pengawasan KASN yakni memastikan kepala daerah, termasuk Anies, tidak melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Penyelidikan KASN soal dugaan pelanggaran prosedur dalam perombakan pejabat DKI juga termasuk dalam pengawasan tersebut.

Baca juga: Saat Anies Sebut Komisi ASN Berpolitik...

"Bila pemberhentian dan pengisian pejabat di DKI yang dilakukan gubernur terbukti melanggar UU, sesuai ketentuan UU 23/2014 Ayat 67 huruf b, gubernur akan diberhentikan oleh presiden. Jadi, jelas yang kami lakukan bukan berpolitik," kata Sofian.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (24/7/2018).KOMPAS.com/NURSITA SARI Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (24/7/2018).

Anies sebelumnya menuding Sofian berpolitik. Dia menyebut, Sofian telah membentuk opini karena mengeluarkan hasil penyelidikannya melalui siaran pers.

Menurut Anies, KASN seharusnya tidak mengeluarkan siaran pers mengenai hasil penyelidikan soal perombakan pejabat di DKI jakarta. Dia menyebut siaran pers tidak termasuk proses administrasi yang biasanya dilakukan antar-instansi pemerintah.

"Ketika ada press release dari KASN, saya berpikir, kok jadi seperti kegiatan politik ya. Karena justru pertanyaan saya itu, kok jadi Ketua KASN berpolitik? Ini kan membentuk opini, itu kan sebuah proses politik bukan?" kata Anies, Minggu (29/7/2018).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal 'Fogging' buat Atasi DBD di Jakarta

Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal "Fogging" buat Atasi DBD di Jakarta

Megapolitan
April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Bakal Diusung Jadi Cawalkot Depok, Imam Budi Hartono Harap PKS Bisa Menang Kelima Kalinya

Bakal Diusung Jadi Cawalkot Depok, Imam Budi Hartono Harap PKS Bisa Menang Kelima Kalinya

Megapolitan
“Curi Start” Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura Pakai Foto Editan

“Curi Start” Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura Pakai Foto Editan

Megapolitan
Stok Darah Bulan Ini Menipis, PMI Jakbar Minta Masyarakat Berdonasi untuk Antisipasi DBD

Stok Darah Bulan Ini Menipis, PMI Jakbar Minta Masyarakat Berdonasi untuk Antisipasi DBD

Megapolitan
Trauma, Pelajar yang Lihat Pria Pamer Alat Vital di Jalan Yos Sudarso Tak Berani Pulang Sendiri

Trauma, Pelajar yang Lihat Pria Pamer Alat Vital di Jalan Yos Sudarso Tak Berani Pulang Sendiri

Megapolitan
Seorang Pria Pamer Alat Vital di Depan Pelajar yang Tunggu Bus di Jakut

Seorang Pria Pamer Alat Vital di Depan Pelajar yang Tunggu Bus di Jakut

Megapolitan
Nasib Tragis Bocah 7 Tahun di Tangerang, Dibunuh Tante Sendiri karena Dendam Masalah Uang

Nasib Tragis Bocah 7 Tahun di Tangerang, Dibunuh Tante Sendiri karena Dendam Masalah Uang

Megapolitan
Resmi, Imam Budi Hartono Bakal Diusung PKS Jadi Calon Wali Kota Depok

Resmi, Imam Budi Hartono Bakal Diusung PKS Jadi Calon Wali Kota Depok

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com