Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ombudsman: Ada Konflik Wali Kota dan Sekda, tapi Jangan Menghentikan Pelayanan Publik

Kompas.com - 31/07/2018, 18:57 WIB
Dean Pahrevi,
Robertus Belarminus

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Kepala Perwakikan Ombudsman Republik Indonesia Jakarta Raya Teguh Nugroho menilai, konflik antara Pejabat (Pj) Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusumah dan Sekretaris Daerah (Sekda) Rayendra Sukarmadji seharusnya tak sampai membuat pelayanan publik terhenti.

Hasil temuan sementara Ombudsman, alasan penghentian layanan publik di seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Bekasi pada Jumat 27 Juli 2018, dikarenakan konflik antarkeduanya dan sistem offline.

Ruddy sebelumnya melaporkan Rayendra ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan penghasutan dan pencemaran nama baik.

Baca juga: Pelayanan Publik di Bekasi Terhenti Diduga karena Konflik Pj Wali Kota dan Sekda

"Kenapa ada konflik antara wali kota dan sekda, tapi mereka (ASN) yang menghentikan pelayanan publik gitu. Ya kan sebetulnya aneh, ya itu terserah saja lah, Anda punya beda pilihan, tapi jangan menghentikan layanan publik, gitu saja," ucap Teguh, di Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Selasa (31/07/2018).

Penghentian pelayanan itu mengakibatkan warga tidak dapat mengurus layanan seperti akta kelahiran, kartu keluarga dan lainnya.

Menurut dia, penghentian pelayanan publik di seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Bekasi termasuk dalam pelanggaran maladministrasi secara terbuka. 

"Ini maladministrasinya terbuka, bentuknya adalah kelalaian tidak memberikan pelayanan kepada publik. Itu sudah sebuah tindakan maladministrasi," ujar Teguh.

Baca juga: Alasan Pj Wali Kota Bekasi Laporkan Sekda soal Dugaan Pencemaran Nama Baik

Dalam dua hari, lanjut Teguh, pihaknya akan memverifikasi data dan memanggil pihak-pihak yang dirasa bertanggung jawab pada kasus ini.

"Tim kami sekarang ini sedang bergerak untuk memastikan siapa dan apa yang menyebabkan penghentian pelayanan publik ini," ujar Teguh.

Sebelumnya, pada Jumat 27 Juli 2018 seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Bekasi tidak ada pelayanan publik. Pada Senin 30 Juli 2018, juga tidak ada pelayanan di mal pelayanan publik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rekam Jejak Chandrika Chika di Dunia Hiburan: Dari Joget 'Papi Chulo' hingga Terjerat Narkoba

Rekam Jejak Chandrika Chika di Dunia Hiburan: Dari Joget "Papi Chulo" hingga Terjerat Narkoba

Megapolitan
Remaja Perempuan Tanpa Identitas Tewas di RSUD Kebayoran Baru, Diduga Dicekoki Narkotika

Remaja Perempuan Tanpa Identitas Tewas di RSUD Kebayoran Baru, Diduga Dicekoki Narkotika

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya | Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

[POPULER JABODETABEK] Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya | Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Megapolitan
Rute Mikrotrans JAK98 Kampung Rambutan-Munjul

Rute Mikrotrans JAK98 Kampung Rambutan-Munjul

Megapolitan
Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Megapolitan
Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Megapolitan
Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Megapolitan
Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Megapolitan
Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Megapolitan
Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Megapolitan
“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

Megapolitan
Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Megapolitan
Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Megapolitan
Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com