Komunitas Ojek Online Mulai Didekati Partai Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah partai politik berupaya mendekati komunitas ojek online jelang Pemilihan Umum 2019.

Hal ini disampaikan anggota Presidium Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) Igun Wicaksono. Garda merupakan salah satu komunitas pengemudi ojek online.

"Kalau pendekatan ada. Namun, kami tetap tidak bisa berpolitik praktis. Artinya kami menolak apabila ada ajakan untuk dukung-mendukung atau berpolitik praktis," kata Igun kepada Kompas.com, Kamis (9/8/2018).

Baca juga: Kemenhub: Kalau Tarif Ojek Online Rp 3.000 Per Km, Warga Bisa Pilih Transportasi Lain

Kendati demikian, Igun tak menyebut partai politik mana yang telah berusaha mendekati kelompok pengemudi ojek online.

Menurut dia, pendekatan tersebut juga baru dilakukan secara personal.

"Pendekatan secara resmi belum ada, artinya panggilan-panggilan resmi belum ada terhadap kami, personal saja," kata dia.

Igun menyatakan, organisasinya secara tegas melarang aktivitas politik praktis. Ia pun menyerahkan pilihan politik kepada masing-masing anggotanya.

Igun tidak memungkiri apabila jumlah pengendara ojek online yang mencapai angka dua juta orang itu dapat menjadi medium kampanye yang sangat efektif.

"Ojek online ini kan profesi yang berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Mungkin dipandangnya ojek online efektif kalau dipakai kampanye atau dukung-mendukung politik praktis," kata Igun.

Baca juga: Gagalnya Mediasi dan Rencana Ojek Online Demo Saat Asian Games...

Ia juga menyampaikan, Garda merupakan aliansi yang terdiri dari sejumlah organisasi dan komunitas pengendara ojek online se-Indonesia.

Ia menyebut Garda mewakili seluruh pengendara ojek online yang disebutnya berjumlah dua juta orang.

Sementara itu, Pembina Front Driver Online Aris Clowor menyebut hampir semuar partai politik mendekati komunitas ojek online.

"Kalau partai politik mendekati organisasi atau komunitas-komunitas driver online itu hampir semua partai ya Mas yang mendekati," kata Aris.

Aris menyebut, pendekatan oleh partai-partai politik telah dimulai sejak 2015, atau ketika transportasi online baru muncul dan sering bentrok dengan transportasi konvensional.

Berbeda dengan Igun, Aris memyebut Front Driver Online membuka pintu kerja sama dengan partai politik.

"Kami punya usulan-usulan kepada partai politik. Apabila mereka sepakat dengan usulan-usulan kita, ya kita sama-sama berjuang. Apabila tidak berkomitmen ya apa konsekuensinya nanti," kata dia.

Aris mengklaim, organisasinya beranggotakan 70.000 pengemudi transportasi online yang tersebar di sejumlah kota-kota besar.