Didekati Parpol, Begini Beragam Reaksi Komunitas Ojek "Online"

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendekatan yang dilakukan partai politik terhadap organisasi dan komunitas pengemudi ojek online jelang Pemilihan Umum 2019 direspon beragam.

Anggota Presidium Gerakan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda) Igun Wicaksono memastikan, organisasinya tidak akan melakukan politik praktis.

"Kami tetap tidak bisa berpolitik praktis. Artinya kami menolak apabila ada ajakan untuk dukung-mendukung atau berpolitik praktis," kata Igun kepada Kompas.com, Kamis (9/8/2018).

Baca juga: Grab Naikkan Tarif, Ojek Online Tetap Jadwalkan Demo Saat Asian Games

Igun menyatakan, organisasinya secara tegas melarang aktivitas politik praktis.

Ia pun menyerahkan pilihan politik kepada masing-masing anggotanya.

"Pilihan politik adalah pilihan individu masing-masing, artinya secara organisasi yang ada dalam anggaran dasar kami tidak ada yang namanya berpolitik maupun dukung-mendukung capres," ujarnya. 

Baca juga: Komunitas Ojek Online Mulai Didekati Partai Politik

Pembina Front Driver Online Aris Clowor justru membuka pintu kerja sama dengan partai politik.

Ia mengaku bersedia meneken kontrak politik bila usulan yang diajukannya dapat diterima partai politik.

"Kami punya usulan-usulan kepada partai politik. Apabila mereka sepakat dengan usulan-usulan kami, ya kita sama-sama berjuang. Apabila tidak berkomitmen ya apa konsekuensinya nanti," kata Aris.

Baca juga: Pemukulan Pejalan Kaki oleh Ojek Online di Trotoar yang Berujung Pemecatan

Namun, Aris menyebut belum ada perjanjian politik yang ditandatangani sampai saat ini.

Sebab, ia masih menunggu partai politik yang dinilainya berpihak pada pengemudi transportasi online.

"Kalau ada kondisi politik yang sudah pasti, kami ambil sikap dan kami juga mengarahkan kepada yang berpihak pada driver-driver online agar tidak ada ketimpangan-ketimpangan bagi driver," katanya.

Baca juga: Viral, Pejalan Kaki Dipukul Ibu-ibu Pengendara Ojek Online

Diberitakan sebelumnya, Igun dan Aris mengakui adanya partai-partai politik yang berusaha mendekati kelompok pemgemudi transportasi online jelang Pemilu 2019.