Sidang Ajudikasi Taufik, Lolosnya Pencalonan 3 Eks Napi Korputor di Daerah Dinilai Bikin Kacau

JAKARTA, KOMPAS.com- Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai lolosnya tiga eks napi koruptor di daerah menjadi calon legislatif merupakan sumber masalah dari boleh atau tidaknya eks napi korupsi menjadi calon legislatif.

"Jadi kalau dilihat sumber masalah, sumber masalahnya bukan di KPU karena justru sumber masalahnya adalah proses uji di Bawaslu provinsi yang meloloskan padahal PKPU-nya melarang," kata Donal di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Jumat (24/8/2018).

Hari ini, Donal menjadi saksi ahli dalam sidang ajudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu antara KPU DKI Jakarta dan politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik di Kantor Bawaslu DKI Jakarta.

Donal menuturkan, lolosnya tiga eks napi korupsi tersebut menyebabkan eks napi-napi korupsi lainnya berpeluang besar lolos menjadi calon legislatif.

"Kita lihat kan partai sebenarnya sudah legawa. Tapi justru dengan putusan-putusan yang muncul di daerah itu memunculkan peluang mereka lagi untuk menjadi calon," ujarnya.

Baca juga: Saksi Ahli Heran Gerindra Ajukan Taufik Dalam DCS tapi Lampirkan Pakta Integritas

Donal menambahkan, Bawaslu RI mestinya mengoreksi hasil sidang ajudikasi yang meloloskan eks napi-napi tersebut.

Menurutnya, pertentangan antara PKPU 20 Tahun 2018 dan UU No 7 Tahub 2017 tentang Pemilu mestinya diuji di Mahkamah Agung, bukan di sidang ajudikasi Bawaslu.

"Di pasal 76 kan jelas, orang yang berkeberatan dengan PKPU itu silakan maju ke MA. Bukan debat hukumnya di sini, di ajudikasi. Ajudikasi itu harusnya untuk perdebatan kelengkapan administrasi," kata Donal.

Baca juga: Saksi Ahli Sidang Ajudikasi Taufik: PKPU Nomor 20 Bukan Cabut Hak Politik

Taufik dianggap TMS karena berdasarkan Peraturan KPU No 20 Tahun 2018, seorang mantan narapidana kasus korupsi seperti dia tidak dapat mencalonkan diri pada pileg.

Sementara itu, menurut Taufik, PKPU 20 Nomor 20 Tahun 2018 itu bertentangan dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

UU tersebut menyatakan, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

Adapun Taufik divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004 karena dinyatakan terbukti merugikan negara sebesar Rp 488 juta dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004.

Saat itu, pria yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu menjadi Ketua KPU DKI Jakarta.