Sidang Ajudikasi Taufik, Saksi Ahli Sebut PKPU Tidak Bisa Batasi Hak Orang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai Peraturan Komisi Pemilihan Umum tidak boleh membatasi hak politik seseorang.

Senin (27/8/2018) hari ini, Margarito menjadi saksi ahli yang diajukan Taufik dalan sidang ajudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu antara politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik dan KPU DKI Jakarta.

Margarito menuturkan, Peraturan KPU tidak boleh membatasi hak seseorang karena pembatasan terhadap hak seseorang hanya boleh dilakukan lewat Undang-undang.

"Hak asasi seseorang bisa dibatasi, tapi oleh UUD juga Pasal 28j Ayat 2 tegas mengatur bahwa pengaturan yang membatasi hak asasi warga negara harus diatur dengan UU," kata Margartio dalam persidangan di Kantor Bawaslu DKI Jakarta.

Baca juga: Sidang Ajudikasi Taufik, Saksi Ahli Sebut KPU DKI Hanya Mengikuti Peraturan

Margarito menilai, Peraturan KPU No 20 Tahun 2018 yang mensyaratkan partai politik mencalonkan eks narapidana korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seskual terhadap anak merupakan pembatasan hak politik.

Ia menambahkan, pembatasan hak politik tersebut juga bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.

"Karena pembatasan, Pasal 28d Ayat 3 UUD, setiap orang punya tempat yang sama dalam penyelenggaraan negara. Aturan di PKPU tadi, saya berpendapat bertentabgan dengan Pasal 28d Ayat 3," ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Margarito setelah ditanyai mengenai boleh atau tidaknya Peraturan KPU No 20 Tahun 2018 mengatur pencalonan mantan narapidana korupsi

Sebelumnya, Taufik dianggap tidak memenuhi syarat sebagai caleg karena berdasarkan Peraturan KPU No 20 Tahun 2018, seorang mantan narapidana kasus korupsi seperti dia tidak dapat mencalonkan diri pada pileg.

Baca juga: Sidang Ajudikasi Taufik, Lolosnya Pencalonan 3 Eks Napi Korputor di Daerah Dinilai Bikin Kacau

Sementara itu, menurut Taufik, PKPU 20 Nomor 20 Tahun 2018 itu bertentangan dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

UU tersebut menyatakan, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

Adapun Taufik divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004 karena dinyatakan terbukti merugikan negara sebesar Rp 488 juta dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004.

Saat itu, pria yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu menjadi Ketua KPU DKI Jakarta.