JAKARTA, KOMPAS.com - Selama beberapa pekan terakhir, DPD Partai Gerindra DKI Jakarta kencang meminta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak mengincar jabatan wakil gubernur.
Jabatan yang kini kosong karena ditinggal Sandiaga Uno menjadi hak partai pengusung saat Pilkada 2017 yaitu Gerindra dan PKS.
Keributan itu menjadi perhatian Partai Gerindra di tingkat pimpinan pusat.
Baca juga: Sandiaga Undur Diri, DPP PKS Mulai Bahas soal Wagub DKI Malam Ini
DPP Partai Gerindra menginstruksikan kadernya untuk tidak lagi terjebak dalam perdebatan soal wagub DKI.
"Kalau masih begitu, masih bikin polemik-polemik yang kami anggap enggak kondusif, iya kami akan beri sanksi," ujar Dasco ketika dihubungi, Senin (27/8/2018).
Dasco mengatakan sebenarnya polemik ini tidak mengganggu hubungan antara Gerindra dengan PKS.
Baca juga: Gerindra Akan Beri Sanksi Kader yang Ributkan Posisi Wagub DKI
Namun, ini justru akan menimbulkan citra yang buruk di mata masyarakat. Itu sebabnya dia meminta anggota Partai Gerindra untuk tidak lagi berbicara soal itu.
Dia ingin menjaga citra koalisi Partai Gerindra dengan PKS.
Baca juga: Soal Pengganti Wagub DKI, Sandiaga Serahkan ke Partai Pengusung
"Berpengaruh pada image koalisi nantinya. Katanya koalisi, kok ribut-ribut kayak begini," ujar Dasco.
Dia menegaskan keputusan mengenai wagub DKI adalah wewenang pimpinan tertinggi partai. Dia yakin pimpinan di Gerindra dan PKS juga akan segera membahas ini.
Prosesnya di Gerindra
Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif akan mematuhi instruksi DPP Gerindra. Namun, dia memiliki penafsiran yang sedikit berbeda.
Syarif mengatakan, hal sebenarnya yang dilarang oleh DPP Gerindra adalah mengeluarkan pernyataan yang menjelekkan PKS.
Namun, proses penentuan wagub DKI sendiri masih boleh dibicarakan.
Baca juga: Bertemu di HUT PAN, Anies Bicarakan Paripurna Pemberhentian Wagub dengan Sandiaga