Ironi dalam Rancangan Anggaran Perubahan 2018 DKI Jakarta...

JAKARTA, KOMPAS.com - Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2018 sudah dimulai.

Prosesnya dimulai dengan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (28/8/2018).

Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta mengkritik tajam rancangan anggaran tersebut. Sebab terjadi ironi dalam rancangan anggaran perubahan ini.

Baca juga: Daftar 8 BUMD DKI yang Ajukan PMD Total Hampir Rp 11 Triliun

Hal utama yang disoroti adalah soal penyertaan modal daerah (PMD) untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI yang membengkak.

"Banggar mempertanyakan kenapa anggaran untuk PMD begitu besar dari sebelumnya Rp 5,9 triliun di APBD penetapan 2018, sekarang menjadi Rp 10,9 triliun di APBD perubahan," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana yang memimpin rapat hari itu.

Pengajuan ini berlawanan dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat masih menduduki jabatan wakil gubernur.

Baca juga: 8 BUMD Ajukan Suntikan Dana Hampir Rp 11 T

Anies dan Sandiaga membuat kebijakan untuk tidak memberikan PMD bagi BUMD.

Ini dilakukan agar BUMD tidak bergantung pada pemerintah. BUMD dituntut kreatif mencari sumber pendanaan dari sektor lain di luar APBD.

Di sisi lain, ketika Pemprov DKI berencana menganggarkan triliunan rupiah untuk BUMD, program-program pembangunan justru dicoret.

Baca juga: DPRD Akan Tolak Permintaan Suntik Modal yang Diajukan BUMD DKI

Ini menjadi ironi pertama dalam rancangan anggaran perubahan ini.

Sebagai contoh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mencoret anggaran pembangunan 3 rusun. Akhirnya tidak ada pembangunan rusun baru pada tahun ini.

Kemudian anggaran pembangunan prasarana sungai sistem aliran timur, pembangunan waduk atau situ, pembangunan saluran di Jakarta Utara, dan jembatan di beberapa wilayah ikut dicoret.

Baca juga: Bestari: Bukannya BUMD Disuruh Mandiri, Kok Ini Minta PMD Sampai Rp 1 Triliun?

"Sehingga ada satu pendapat di mana anggaran perubahan ini tidak memadai untuk meneruskan roda pembangunan di 2018," ujar Sani, sapaan akrab Triwisaksana.

Program BUMD tak relevan

Anggaran program pembangunan yang dicoret seolah begitu saja dialihkan ke PMD.