JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif mengatakan, warga Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Timur, mengadu ke Komisi A karena Pemerintah Kota Jakarta Timur akan menggusur bangunan mereka. Kepada Komisi A, warga meminta agar bangunan mereka tidak digusur.
"(Datang ke DPRD) hari Senin, tanggal 27 Agustus. Permintaan mereka tidak digusur. Kedua, dilakukan mediasi," ujar Syarif saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/9/2018).
Syarif menyebutkan, dirinya pernah datang langsung ke Cakung Cilincing dan berdialog dengan warga. Hasilnya, warga meminta diberi jalan keluar lain selain penggusuran.
Baca juga: Pemkot Jaktim Pastikan Penggusuran di Cakung-Cilincing Akan Dilakukan
Komisi A juga pernah memanggil kedua pihak untuk mediasi. Namun, hasilnya buntu.
"Ya (hasil mediasi) buntu. Makanya kemarin kan demo, mereka menuntut camat dicopot, satpol PP timur dicopot, karena mereka enggak pernah mendengar aspirasi," kata dia.
Syarif menuturkan Komisi A DPRD DKI akan segera memanggil kembali kedua pihak untuk mediasi. Pemanggilan kedua pihak rencananya dilakukan setelah rapat badan anggaran selesai.
"Komisi A akan memanggil lagi supaya mereka bersepakat untuk berunding dulu, bernegosiasi, supaya saran warga bahwa ada trase alternatif, didengar dan dilaksanain," ucap Syarif.
Sebelumnya, sejumlah warga Jalan Cakung Cilincing berdemo di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu lalu.
Mereka berharap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menepati janji kampanyenya untuk tidak melakukan penggusuran.
"Warga Jalan Cacing (Cakung Cilincing) menolak penggusuran dan menolak rusun. Kami berharap tuntutan kami dipenuhi sesuai dengan janji Pak Gubernur," ujar Ketua Aliansi Madura Bersatu, Ahmad, saat berorasi.
Sekretaris Kota Jakarta Timur Usmayadi mengatakan, bangunan-bangunan di Jalan Cakung Cilincing akan digusur untuk proyek normalisasi saluran.
Dia menyebut, normalisasi saluran itu penting dilakukan untuk mengatasi banjir di wilayah permukiman di Cakung Barat.
"(Untuk) normalisasi saluran, itu banjir di wilayah sebelahnya, di permukiman," ujar Usmayadi, Rabu malam.
Usmayadi memastikan, bangunan-bangunan yang hendak digusur adalah bangunan liar.
Ada 122 bangunan yang harus dibongkar untuk melancarkan normalisasi saluran di sana. Bangunan-bangunan itu dijadikan tempat usaha, tempat tinggal, dan kontrakan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.