Anggota DPRD DKI: Anggaran Tiba-tiba Dihapus Jadi "Warning" buat Kita

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Syahrial mengancam tidak akan menyetujui anggaran proyek fisik apa pun yang diusulkan Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Utara.

Hal itu menyusul permintaan Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Utara mencoret anggaran rehabilitasi gudang perahu di Danau Sunter, Jakarta Utara.

"Anggaran tiba-tiba dihapus jadi warning buat kita. Saya tetap untuk (Sudin Pemuda dan Olahraga) Jakarta Utara, selama pejabat tersebut masih di sana, tidak ada lagi anggaran untuk proyek fisik," ujar Syahrial, dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2018, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (10/9/2018).

Baca juga: DPRD Geram, DKI Minta Anggaran Rehab Gudang Perahu Danau Sunter Dihapus

Syahrial meminta ini menjadi catatan dalam pencoretan anggaran rehabilitasi gudang perahu.

"Kalau memang mau dihapus, saya minta catatan. Tidak ada satu pun dari (Sudin Pemuda dan Olahraga) Jakarta Utara untuk (mengnggarkan) proyek fisik seperti ini," kata Syahrial.

Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana yang memimpin rapat menyampaikan permintaan Syahrial itu sudah dijadikan catatan.

Baca juga: Rapat Pembahasan Anggaran Perubahan 2018 Pindah ke Ruang Paripurna

Pria yang akrab disapa Sani itu kemudian mengetuk palu tanda dicoretnya anggaran itu.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah belum banyak menanggapi soal ancaman itu.

Dia menyebut akan menelusuri kesalahan perencanaan anggaran rehab gudang perahu terlebih dahulu.

Baca juga: DPRD DKI Coret Anggaran Nikah Massal Rp 566 Juta

"Nanti ditelusuri dulu itu kenapa, salahnya tuh kenapa," kata Saefullah seusai rapat.

Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Utara meminta anggaran rehabilitasi gudang perahu di Danau Sunter dicoret dalam rapat pembahasan KUPA-PPAS 2018.

Anggaran rehab mencapai Rp 629.914.684 atau hampir Rp 630 juta.

Baca juga: Sempat Ditolak, Anggaran Pendamping Rapat RW Akhirnya Disetujui DPRD

Kepala Sudin Pemuda dan Olahraga Jakarta Utara Heru Haryanto mengatakan, rehab gudang perahu tidak dapat dieksekusi karena biaya konsultan pengawas tidak dianggarkan dalam APBD 2018.

Rehab tetap tidak akan berjalan apabila biaya konsultan pengawas diajukan dalam APBD Perubahan 2018, mengingat waktu yang terbatas di sisa tahun anggaran 2018.