Sewa Rusun Diusulkan Gratis, Sekda DKI Bilang "Hidup Harus Ada Tanggung Jawabnya"

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menilai, biaya sewa rusun harus tetap ada.

Menurut dia, pengeluaran untuk tempat tinggal merupakan tanggung jawab setiap warga atas kehidupannya masing-masing.

"Catatan saya hidup itu mesti ada tanggung jawab. Toh catatan saya hidup itu mesti ada tanggung jawabnya. Sewa rusun kan sudah murah sekali," ujar Saefullah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Kamis (14/9/2018).

Baca juga: Pencabutan Pergub Kenaikan Tarif Sewa Rusun di Jakarta...

Apalagi, Pemprov DKI Jakarta tidak memberi batas waktu bagi warga untuk tinggal di sana. Selama mereka belum punya rumah, warga bisa tinggal di rusun.

"Tapi sebagai tanggung jawab dari kehidupan ini ya harusnya ada sewa," kata Saefullah.

Beda halnya dengan warga yang kondisinya sangat sulit. Saefullah mengatakan, Pemprov DKI Jakarta bisa membuat pengecualian untuk mereka yang benar-benar tidak mampu.

Namun, Saefullah belum memastikan kompensasi macam apa yang akan diberikan untuk mereka yang tidak mampu, apakah berupa pembebasan sewa atau subsidi saja.

Saefullah mengatakan, ketentuan itu harus diatur dalam bentuk pergub atau perda. Dia akan bertanya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlebih dahulu mengenai pandangannya atas usul ini.

"Saya bilang masukan itu akan dikompilasi dengan perda atau pergub dan nanti arahan Gubernur sendiri seperti apa," kata Saefullah.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengusulkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus atau memutihkan tunggakan penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang tidak mampu.

Baca juga: Pemprov DKI Tarik Pergub Kenaikan Tarif Sewa Rusun

Menurut dia, penghuni tersebut akan terus-menerus menunggak sewa rusunawa karena ketidakmampuan ekonomi.

"Kalau dibiarkan terus, maka tunggakannya akan terus bertambah. Yang begitu menurut saya lebih baik kita putihkan," ujar Taufik