Tunggakan Penghuni Rusun Tak Mampu Diusulkan Diputihkan atau Disubsidi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengusulkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus atau memutihkan tunggakan penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang tidak mampu. Menurut dia, penghuni tersebut akan terus-menerus menunggak sewa rusunawa karena ketidakmampuan ekonomi.

"Kalau dibiarkan terus, tunggakannya akan terus bertambah. Yang begitu menurut saya lebih baik kita putihkan," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018).

Taufik meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta mendata penghuni rusun yang benar-benar masuk kategori tidak mampu. Penghuni rusun itulah yang kemudian harus dibantu.

"Ayo kita putihkan (tunggakan) orang yang miskin di rumah susun itu, tapi jelas miskinnya, kan ada juga yang nakal," kata dia.

Baca juga: Cerita Devi Pontang-Panting Bayar Tunggakan Rusun Tambora Rp 12 Juta

Jika Pemprov DKI Jakarta tidak bisa memutihkan tunggakan sewa rusun, Taufik mengusulkan Pemprov DKI untuk memberikan subsidi kepada penghuni rusunawa yang tidak mampu.

"Kalau enggak bisa dihapuskan, disubsidi oleh kita. Di rusun itu kan ada yang enggak sanggup bayar. Kalau dia tidak bayar karena kemiskinan, lebih baik kita subsidi. Kalau dia tidak bayar karena memang dia nakal, baru kita kasih punishment-nya," kata Taufik.

Baca juga: Atasi Tunggakan Rusun, Kadis Perumahan DKI Usul Dilakukan Pemutihan