Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Taufik: Lantai Dasar Rusun Muara Baru Tak Layak, 1 Ruangan Dibelah 2

Kompas.com - 14/09/2018, 09:32 WIB
Nursita Sari,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, lantai dasar Rusunawa Muara Baru, Jakarta Utara, tidak layak huni. Pasalnya, satu ruangan di unit hunian lantai dasar itu dibagi dua.

"Rusun Muara Baru, di lantai bawah menurut saya enggak layak. Satu ruangan dibelah dua, isinya enggak ada kamar mandi," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018).

Taufik menyebutkan, lantai dasar Rusun Muara Baru merupakan unit hunian sementara warga. Namun, unit itu tetap harus dibuat layak tinggal.

Ia meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta membereskan lantai dasar Rusun Muara Baru.

"Walaupun itu sementara, tapi kalau sementaranya setahun, kan kasihan. Kalau ada tamu asing datang ke Jakarta, lihat rusun gitu, rasanya enggak elok," kata Taufik.

Baca juga: Pengelola: Tunggakan Sewa Rusun Muara Baru Bukan karena Pembelian Air

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Meli Budiastuti menyampaikan, pihaknya sudah menawarkan kepada warga yang tinggal di lantai dasar Rusun Muara Baru pindah ke rusun lain yang siap huni.

Namun, warga tidak mau pindah dan meminta Pemprov DKI membangun rusun baru di dekat Rusun Muara Baru.

"Untuk warga yang ditempatkan di lantai dasar Muara Baru, memang sudah berulang kami sosialisasikan, kami tawarkan untuk direlokasi ke rusun lain, sementara menunggu pembangunan (rusun baru)," ujar Meli.

Meli menjelaskan, pembangunan rusun baru di dekat Rusun Muara Baru masih dalam proses pembebasan lahan pada tahun ini. Pembangunannya diperkirakan akan memakan waktu 2-3 tahun ke depan.

Karena warga tidak mau pindah ke rusun lain, lanjut Meli, unit pengelola rumah susun (UPRS) di Muara Baru hanya merelokasi warga ke unit hunian di lantai atas apabila ada unit yang kosong.

"Kalau ada unit di atasnya itu yang terkena penertiban, yang dikosongkan, itu diprioritaskan untuk ditempatkan. Jadi, secara berkala setiap ada 1 unit, 2 unit, itu langsung ditempatkan di atasnya," ujar dia.

Baca juga: Pengelola Rusun Muara Baru Menemukan Warga yang Curi Listrik dari Fasilitas Umum

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal 'Fogging' buat Atasi DBD di Jakarta

Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal "Fogging" buat Atasi DBD di Jakarta

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com