Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rencana Kemenhub Buat Aplikasi Transportasi Online, Ini Kata Pengemudi Ojek Online

Kompas.com - 16/09/2018, 20:34 WIB
Dean Pahrevi,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan berencana membuat sebuah aplikasi transportasi online berplat merah yang dikelolal Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Terkait hal tersebut, Yanto salah satu pengemudi ojek online mengatakan, tidak mempermasalahkan apabila wacana Kemenhub terealisasi. Sebab, makin banyak saingan makin bagus bagi pengemudi ojek online.

"Bagus ya kalau semakin banyak persaingan, jadi makin memikirkan driver-driver-nya jadi berpikir bagaimana supaya driver-nya tidak pindah apabila yang dibuat pemerintah lebih baik. Jadi para vendor bisa lebih memikirkan kesejahteraan drivernya seperti tambahin bonus segala macam," kata Yanto kepada Kompas.com, Minggu (16/9/2018).

Baca juga: Kemenhub Siapkan Aplikasi Transportasi Online Pelat Merah

Hal senada dikatakan Hafizh selaku pengemudi online lainnya, dia menyambut baik wacana Kemenhub membuat aplikasi transportasi online. Menurut dia,  masyarakat bisa memiliki banyak pilihan untuk menggunakan jasa transportasi online.

"Bagus cuma balik lagi ke penerapannya apakah efektif dan efisien sehingga jangan sampai mematikan driver ojol yang sudah ada atau kalau bisa ya driver ojol yang ada diajak kerjasama buat dapetin keuntungan yang lebih bagus tanpa merugikan dan meribetkan siapapun, baik driver, masyarakat sampai pihak BUMN itu sendiri," ujar Hafizh.

Berbeda dengan Yanto dan Hafizh, Prabowo pengemudi ojek online lainnya justru tidak setuju dengan wacana Kemenhub tersebut. Baginya, semakin banyak persaingan maka semakin sulit pengemudi ojek online dalam mencari pelanggan.

Baca juga: 50.000 Ojek Online Akan Demo di Kantor Grab Pekan Depan

"Kurang setuju yah, karena dengan peraturan ganjil-genap aja sudah menyulitkan driver untuk bisa narik, ditambah lagi kalau sampai ada persaingan daru pihak BUMN dengan plat merah pasti bakal matiin usaha ojol ini," ucap Prabowo.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengapungkan wacana membuat sebuah aplikasi transportasi online pelat merah yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Rencananya, Kemenhub akan bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia (Persero) dalam merealisasikan wacana tersebut. PT Telkom Indonesia akan merancang konsep aplikasi transportasi online tersebut.

Kompas TV Pengemudi yang terbukti melanggar langsung diberikan sanksi untuk memberikan efek jera.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com