Soal Wagub, Ketua DPRD Ingatkan Gerindra dan PKS Jangan Merasa Punya Hak Paling Besar

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memberi pesan kepada Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) soal posisi wakil gubernur.

Dia meminta dua partai pengusung yang menang dalam Pilkada DKI 2017 itu bisa menyepakati kandidat wagub dengan baik.

"Janganlah saling merasa punya hak yang paling besar. Selesaikan penentuan kandidat ini dengan mekanisme yang baik agar kandidat terpilih nanti juga kandidat yang baik untuk Jakarta," ujar Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (25/9/2018) malam.

Prasetio mengatakan, hal itu merupakan pesan umum saja. Dia menyadari dirinya tidak punya wewenang untuk ikut campur soal siapa yang diajukan jadi wagub.

Baca juga: Temui Prasetio, Kandidat Wagub DKI dari PKS Diberi Buku Kebijakan Ahok

Prasetio mengatakan, hak itu sepenuhnya ada di dua partai pengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

"Dalam hal ini saya tidak punya hak untuk menentukan siapa-siapa orangnya. Penentuan itu haknya partai pengusung dan saya tidak mau masuk ke internalnya mereka," kata Prasetio.

Baca juga: Kursi Wagub DKI Jakarta dan Logika Moral yang Hilang

Posisi wagub DKI kini kosong setelah ditinggalkan Sandiaga Uno yang memilih maju Pilpres. Dua partai pengusung Sandi saat Pilkada, yaitu PKS dan Partai Gerindra, harus mengajukan dua kandidat wagub pengganti Sandiaga.

Nantinya, DPRD DKI akan memilih satu dari dua kandidat itu. PKS sudah punya dua kandidat yaitu Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Achmad Syaikhu.

Sedangkan, nama Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik beredar kuat di partai pimpinan Prabowo Subianto itu.

Baca juga: Gerindra Belum Pernah Bahas Kesepakatan Prabowo dan Sohibul soal Wagub DKI