Guru Honorer di Depok Mogok, Anggota DPRD Harap Pemkot Berikan Solusi

DEPOK, KOMPAS.com - Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Lahmudim, berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memberikan solusi terhadap  para guru honorer yang menuntut agar diangkat sebagai pengawai negeri sipil (PNS). Para guru honorer itu saat ini sedang melakukan aksi mogok mengajar. Mereka mogok sejak Senin (15/10/2018) kemarin dan berencana akan mogok sampai akhir bulan ini.

“Saya berharap dan menekankan pemerintah peduli pada tenaga guru honorer agar dapat di hire menjadi PNS,” kata Lahmudim, Selasa (16/10/2018).

Dari 239 kuota CPNS yang diberikan pemerintah pusat kepada Pemkot Depok, sebanyak 108 di antaranya diperuntukan bagi tenaga pendidik dan 14 bagi K2 guru.

Baca juga: Ratusan Guru Honorer di Depok Akan Mogok Mengajar hingga 31 Oktober

Lahmudim menyarankan pemerintah kota membuat tim khusus yang akan memberikan penilaian terhadap guru honorer untuk diangkat menjadi PNS.

Ia mengatakan, DPRD siap mengesahkan anggaran untuk memberikan pendapatan lebih atau insentif kepada guru-guru honorer. 

“Kami Dewan siap mengetuk palu anggaran untuk guru honorer untuk memberikan tunjangan layak pada guru guru honorer,” ujar Lahmudim.

Menurut dia, pendapatan guru honorer di Depok saat ini sangat kecil dan bervariasi. Kisarannya antara Rp 1 juta hingga Rp 2 juta.

“Kalau gaji buruh aja sudah Rp 3,6 juta, saya rasa mereka harus dapat tunjangan yang sama untuk kota Depok,” kata Lahmudim.

Ia juga mengimbau para guru honorer yang saat ini mogok  untuk memikirkan murid-muridnya. 

“Ini harus disikapi yang baik dari guru guru karena kan yang jadi korban anak-anak murid tidak dapatkan pengajaran apalagi dua mingu lebih mereka mogoknya, jadi silahkan berpikir kembali,” kata Lahmudin.