Dinas Sumber Daya Air DKI Anggarkan Rp 850 Miliar untuk Pembebasan Lahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta mengajukan anggaran Rp 850 miliar untuk pembebasan lahan.

Pembebasan lahan itu juga termasuk di wilayah yang akan dilakukan normalisasi oleh Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).

"Ini masih (proyek) lanjutan ya, seperti di Pesanggrahan, Ciliwung, Sunter, Angke, dan waduk yang perlu lanjutan seperti di Marunda, Brigif, Cimanggis, Kampung Rambutan," ujar Kepala Dinas SDA DKI Teguh Hendarwan, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (17/10/2018).

Baca juga: Normalisasi Sungai, BBWSCC Pertanyakan Nasib Pembebasan Lahan oleh Pemprov DKI

Teguh mengakui, anggaran yang diajukan tahun 2019 lebih rendah daripada tahun 2018.

Alasannya, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta mengajukan anggaran pembebasan lahan hanya untuk membayar lahan yang pasti bisa dibebaskan.

"Yang sudah pasti Insya Allah bisa kita realisasikan," ujar Teguh.

Teguh mengakui, pembebasan lahan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta berjalan stagnan.

Dia juga menyadari normalisasi yang dilakukan BBWSCC begitu bergantung dengan pembebasan lahan Pemprov DKI.

Namun, dia tidak bisa menafikan kendala di lapangan, yang terkait data kepemilikan warga yang berdiri di atas lahan yang akan dibebaskan.

Prinsipnya, Pemprov DKI harus membayar tanah warga yang memiliki sertifikat. Sementara, warga yang tidak memiliki sertifikat harus direlokasi.

Namun, untuk melakukan relokasi, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga belum membangun rusun baru.

Baca juga: Warga Kampung Pulo Minta Ciliwung Dikeruk, Dinas SDA Akan Bersurat ke BBWSCC

"BBWSCC kan tergantung bagaimana Pemprov DKI. Untuk tahun 2019 bagaimana mereka mau menganggarkan kalau DKI sampai sekarang belum bisa mengalokasikan untuk lahan bebasnya. Jadi, saya minta untuk percepatan, ini harus jadi atensi kita bersama," ujar Teguh.

Sebelumnya, BBWSCC tidak mengalokasikan anggaran normalisasi sungai itu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2019.

Alasannya karena pembebasan lahan yang dikerjakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih minim.