Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rusun KS Tubun untuk Warga Berpenghasilan Rendah, Tarifnya Rp 1,5 Juta

Kompas.com - 17/10/2018, 18:39 WIB
Jessi Carina,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rumah Susun Sewa KS Tubun yang lokasinya strategis siap dihuni warga DKI Jakarta.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Meli Budiastuti mengatakan, tarif sewa rusun ini Rp 1,5 juta per bulan.

Namun, kata Meli, rusun ini memang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Rusun yang lokasinya strategis seperti KS Tubun dan Rawabuaya itu Rp 1,5 juta per bulan, di luar listrik. Itu untuk MBR yang berpenghasilan Rp 4 juta sampai Rp 7 juta," ujar Meli di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (17/10/2018).

Baca juga: Ini Daftar Rusunawa Siap Huni, Salah Satunya Rusun KS Tubun

Rusun lain yang lokasinya juga strategis adalah Rusun Rawabuaya. Tarif rusun tersebut juga Rp 1,5 juta per bulan.

Tarif ini sebenarnya belum dimasukkan dalam peraturan gubernur yang baru.

Namun, sudah melalui perhitungan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 18 tahun 2007.

Meli mengatakan, Rusun KS Tubun dan Rawabuaya ini bisa dihuni oleh warga yang sudah mengantre rusun sejak lima tahun terakhir.

Ada 524 unit yang tersedia di Rusun KS Tubun dan 778 unit di Rusun Rawabuaya.

Selain dua rusun itu, rusun lain yang juga sudah siap huni adalah Rusun BLK Pasar Rebo, Pengadegan, Nagrak, Rorotan, Semper, Tegal Alur, Pulogebang Penggilingan, Penggilingan, Pulogebang, dan Rawabebek.

Untuk rusun-rusun tersebut, tarif sewanya lebih murah, yaitu Rp 765.000 per bulan.

Baca juga: Rusun KS Tubun Bisa Dihuni Oktober, Tarifnya Rp 1,5 Juta

Meli mengatakan, seharusnya rusun-rusun itu juga memiliki tarif Rp 1,5 juta seperti Rusun KS Tubun dan Rawabuaya. Namun, tarifnya diturunkan hingga 50 persen karena beberapa pertimbangan.

"Kami lihat ada yang lokasinya di pinggir Jakarta, ada di dalam jalan, makanya kita lakukan pengurangan. Kita ajukan permohonan ke Gubernur terkait pengurangan 50 persen," ujar Meli.

"Selain itu karena lihat juga harga sewa sekitar situ. Tidak mungkin kita melampaui harga sewa di situ kan. Makanya ditetapkan Rp 765.000 per bulan," ujar Meli.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
'Otak' Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

"Otak" Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

Megapolitan
KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

Megapolitan
Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Megapolitan
Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Megapolitan
Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com