Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dana Hibah DKI ke Kota Mitra Hanya Bantuan, Bukan Kewajiban

Kompas.com - 22/10/2018, 11:05 WIB
Nursita Sari,
Ana Shofiana Syatiri

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah lama memberikan dana kemitraan atau hibah untuk kota-kota mitra di sekitarnya, termasuk Kota Bekasi.

Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan, dana kemitraan itu sebenarnya bukan bantuan keuangan wajib yang harus diberikan Pemprov DKI Jakarta.

Namun, Pemprov DKI tetap memberikan dana kemitraan itu untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi Jakarta bersama kota-kota mitra di sekitarnya, yakni Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Bodetabekjur).

"DKI sadar bahwa memang pengendalian banjir, transportasi, kemacetan, itu kita harus bersinergi dengan daerah lain. Itu makanya kita alokasikan bantuan keuangan walaupun sebenarnya enggak wajib buat Pemprov DKI Jakarta," ujar Premi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Minggu (21/10/2018) malam.

Baca juga: Perjalanan Permintaan Dana Hibah Rp 2,09 Triliun Pemkot Bekasi ke DKI

Dana kemitraan yang diajukan Pemkot Bekasi 

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Lapangan Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Selasa (25/9/2018).KOMPAS.com/-DEAN PAHREVI Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Lapangan Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Selasa (25/9/2018).
Pada Oktober ini, Pemerintah Kota Bekasi mengajukan dana kemitraan sebesar Rp 2,09 triliun untuk tahun anggaran 2019. Dana itu dialokasikan untuk lanjutan pembangunan flyover Rawapanjang, flyover Cipendawa, hingga pembangunan crossing Kali Buaran.

Premi menyampaikan, beberapa proyek yang akan dikerjakan Pemkot Bekasi itu berkaitan dengan Jakarta.

Flyover Rawapanjang dan Cipendawa misalnya. Dua flyover itu menjadi akses untuk memperlancar lalu lintas truk sampah DKI menuju TPST Bantargebang.

Baca juga: Mengapa Bekasi dan Kota Mitra Lainnya Dapat Hibah dari Pemprov DKI?

Sementara itu, crossing Kali Buaran akan bermanfaat untuk mencegah banjir di Jakarta.

"Crossing Buaran itu sangat diperlukan untuk mengantisipasi banjir yang masuk ke wilayah DKI dari Bekasi," kata Premi.

Proposal tak dilengkapi dokumen perencanaan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Minggu (21/10/2018).KOMPAS.com/NURSITA SARI Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Minggu (21/10/2018).
Sebelum Oktober 2018, Pemkot Bekasi sebenarnya sudah mengajukan dana kemitraan pada Mei 2018. Namun, proposal itu dikembalikan karena tidak dilengkapi dokumen perencanaan.

Hal ini yang menjadi kendala Pemprov DKI Jakarta memproses dana kemitraan itu. Pemprov DKI meminta Pemkot Bekasi melengkapi proposal itu dengan berbagai dokumen yang dibutuhkan.

"Kan dokumennya tidak ada. Saya juga enggak berani dong memberikan suatu usulan rekomendasi bantuan keuangan dan uangnya cukup besar, ratusan miliar, kalau perencanaannya tidak ada," ucap Premi.

Baca juga: Komentar Wali Kota Bekasi soal Pengajuan Proposal Dana Hibah DKI Disebut Mendadak

Biro Tata Pemerintahan kini akan membahas proposal yang diajukan Pemkot Bekasi bersama tim koordinasi bantuan keuangan DKI.

Meskipun Pemkot Bekasi mengajukan Rp 2,09 triliun, Pemprov DKI belum tentu memenuhi semuanya. Dana kemitraan yang akan diberikan nantinya disesuaikan dengan kemampuan keuangan DKI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Megapolitan
500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

Megapolitan
Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Megapolitan
Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Megapolitan
Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Megapolitan
Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum 'Update' Kasus Kematian Akseyna

Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum "Update" Kasus Kematian Akseyna

Megapolitan
Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Megapolitan
Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Megapolitan
Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Megapolitan
Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Megapolitan
Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Megapolitan
Singgung 'Legal Standing' MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Singgung "Legal Standing" MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Megapolitan
Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Megapolitan
Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Megapolitan
Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com