Airin: Mudah-mudahan Dana Kelurahan Tidak Ditunda

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany berharap, dana kelurahan yang diusulkan ke Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi bisa terealisasi pada 2019.

Airin yang juga merupakan Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menilai, dana kelurahan sangat diperlukan untuk membangun kelurahan di wilayahnya, mengingat terbatasnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

"Tentu kita bersyukur dan mudah-mudahan (dana kelurahan) tidak di-pending dan tetap dijalankan di tahun 2019, karena apapun masyarakat membutuhkan dana tersebut," ujar Airin, kepada Kompas.com, usai menghadiri kegiatan bakti sosial di GKI Maleo Raya, Bintaro, Tangerang Selatan, Selasa (23/10/2018).

Baca juga: Jokowi: Dana Kelurahan untuk Rakyat, Jangan Dihubungkan dengan Politik

Airin mengatakan, tujuan Apeksi mengusulkan dana kelurahan ke Jokowi agar pemerintah kota bisa lebih maksimal menyelesaikan persoalan di tiap kelurahan.

Adapun rencana penggunaan dana kelurahan itu nanti akan diusulkan oleh masyarakat kepada pemerintah.

Masyarakat sendiri yang akan merencanakan untuk apa dana tersebut digunakan agar bermanfaat bagi lingkungan mereka.

"Kita sifatnya akan bottom up, dari bawah ke atas. Apa yang dibutuhkan masyarakat dengan kekurangan anggaran dari APBD maka diisi dengan dana kelurahan," ujar Airin.

Diberitakan sebelumnya, mulai tahun 2019, pemerintah tidak hanya menggelontorkan dana desa.

Baca juga: Mendagri Sebut Dana Kelurahan Diatur dalam Undang-Undang Pemda

Pemerintah juga akan mengeluarkan program dana kelurahan se-Indonesia. Pemerintah pusat mengucurkan Rp 3 triliun untuk dana kelurahan.

Program tersebut dikeluarkan pemerintah karena banyaknya keluhan dari masyarakat terkait anggaran di tingkat kelurahan.

"Mulai tahun depan, perlu saya sampaikan, terutama untuk di kota, ada yang namanya anggaran kelurahan," ujar Presiden Joko Widodo.