Jokowi-Ma'ruf Tak Terbukti Pasang Videotron di Jalan Protokol

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden dan calon wakil presiden RI nomor pemilihan 1 Joko Widodo - Ma'ruf Amin dinyatakan tidak terbukti telah memasang tayangan videotron kampanye di jalan protokol di Jakarta sebagaimana dilaporkan seorang warga bernama Sahroni.

Bawaslu DKI Jakarta menilai, pelapor dan saksi pelapor tidak dapat membuktikan bahwa Jokowi-Ma'ruf yang memasang tayangan videotron tersebut.

"Pelapor tidak mampu membuktikan dan mengungkap pelaku pemasangan alat peraga yang menjadi objek pelanggaran, demikian pula sesuai dengan fakta fakta persidangan," kata Anggota Majelis Sidang Burhanudin dalam persidangan di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Jumat (26/10/2018).

Burhanudin menambahkan, pelapor dan saksi pelapor juga tidak berupaya mencari sosok yang memasang tayangan di videotron-videotron tersebut.

Baca juga: Pelapor Serahkan Berkas Kesimpulan Kasus Videotron Jokowi-Maruf

Saat ditemui di luar sidang, Komisioner Bawaslu DKI Jakarta Puadi menyatakan, tidak terbuktinya Jokowi-Ma'ruf memasang videotron membuat Bawaslu DKI menolak dua petitum (permintaan) pelapor.

"Kami majelis menolak permintaan agar pasangan calon nomor urut 1 meminta maaf secara tertulis kepada pasangan calon nomor 2. Itu ditolak karena tidak bisa dibuktikan dalam fakta persidangan," kata Puadi.

Baca juga: Kubu Jokowi-Maruf Sebut Pemasangan Iklan di Videotron Bukan Inisiatif Timses

Ia menambahkan, Bawaslu DKI juga menolak memberikan teguran kepada Jokowi-Ma'ruf karena pasangan itu tidak terbukti memasang tayangan videotron.

Bawaslu DKI Jakarta sebelumnya menyatakan videotron kampanye Jokowi-Ma'ruf melanggar SK KPU DKI Jakarta No 175 karena dipasang di jalan protokol. Dalam putusannya, Bawaslu DKI meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menghentikan tayangan videotron tersebut serta mengingatkan pemilik videotron supaya tidak menayangkan kembali materi kampanye di tempat yang dilarang.

Baca juga: Bawaslu DKI Putuskan Videotron Jokowi-Maruf Langgar Administrasi Pemilu