Program Rusunami DP Rp 0, Antara Harapan dan Kenyataan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembelian rumah dengan uang muka atau DP Rp 0 menjadi program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Program ini telah dijanjikan ketika Anies dan Sandiaga Uno masih berkampanye pada Pilkada DKI 2017.

Pada laman resmi Anies-Sandi di jakartamajubersama.com disebutkan bahwa baru 51 persen penduduk Jakarta yang memiliki hunian, baik rumah tapak maupun vertikal. Sisanya merupakan kalangan miskin yang belum punya hunian sendiri.

Baca juga: Rumah DP Rp 0 Diutamakan untuk yang Sudah Berkeluarga

Program tersebut lahir dengan harapan bisa memberi keringanan bagi masyarakat Jakarta yang ingin punya rumah. Utamanya, masyarakat yang tak mampu membeli rumah.

Siapa yang membangun?

Ketika program masih berupa janji kampanye, banyak yang meragukan bagaimana pemerintah daerah bisa membangun rumah untuk 51 persen penduduknya.

Anies dan Sandiaga meyakinkan, program itu akan bisa berjalan dengan baik. Mereka beralasan, rumah dengan DP Rp 0 sudah dijalankan banyak pengembang. Pihaknya hanya menyediakan mekanisme pembiayaan.

Setelah keduanya terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, sempat ada kabar menggembirakan, rumah DP Rp 0 akan dibangun di Rorotan, Jakarta Utara. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik yang pertama kali menyampaikan informasi itu. 

"Swasta banyak yang mau kerja sama, misalnya sebentar lagi ada di Malaka, Rorotan, itu ada perusahaan Nusa Kirana, dia akan bangun, mungkin sekitar 200 unit," kata Taufik di Tanah Abang pada 20 Januari lalu.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno juga mengungkapkan hal yang sama. Dia menyinggung ada pengembang yang mau membangun rumah tapak DP Rp 0 di Rorotan.

Dia setuju dengan rencana pengembang itu, tetapi minta rumah dibangun tiga hingga empat lantai. Sandiaga juga meminta pengembang untuk tidak terburu-buru.

Namun saat groundbreaking pada 28 Februari 2018, Anies tidak mengikuti acara itu seperti yang sebelumnya disebutkan sejumlah pihak. Anies bilang, dia tidak pernah menyebut akan melakukan groundbreaking proyek perumahan itu. Dia juga mengatakan, itu bukan program Pemprov DKI.

Sandiaga kemudian mengatakan, ada hal yang belum sinkron antara pengembang dan Pemprov DKI Jakarta dalam proyek di Rorotan itu. Hal tersebut membuat rumah tapak Rorotan tidak bisa disebut rumah DP Rp 0 program Pemprov DKI Jakarta.

Saat program rumah DP Rp 0 itu akan dibukukan dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, diskusi bersama DPRD DKI pada 10 April lalu sempat memanas. Dalam rapat itu, langkah mewujudkan rumah DP Rp 0 yang diungkapkan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), hingga Sekretaris Daerah membuat anggota DPRD bahkan jajaran Pemprov lain yang hadir terheran-heran.

Di situ mulai terungkap, rumah yang akan disediakan berbentuk rumah susun (rusun), bukan rumah tapak.

Kritik paling keras justru datang dari partai pendukung Anies-Sandi, Gerindra dan PKS. Mereka khawatir jajaran Pemprov DKI tak bisa mewujudkan janji Gubernur saat kampanye.

Kepala Bappeda kala itu, Tuti Kusumawati, mengatakan Pemprov DKI punya target menyediakan 250.000 unit rusun selama lima tahun. Target itu akan dibagi menjadi 50.000 unit rusun per tahun.

Pemprov DKI hanya membangun 14.564 unit rusunawa (rumah susun sewa) dengan APBD. Namun rusunawa juga akan dibangun pemerintah pusat melalui APBN seperti Rusunawa Pasar Rumput dan Rusunawa Pasar Minggu sebanyak 3.222 unit.

Baca juga: Pinjaman Uang Muka untuk Rusunami DP Rp 0 Dikenakan Bunga 2,5 Persen

Sementara rusun DP Rp 0 untuk warga berpenghasilan Rp 4-7 juta akan dibangun BUMD dengan jumlah 9.772 unit per tahun. Tiga BUMD ditunjuk untuk membangun rusun itu, yakni Sarana Jaya, Jakpro, dan Pasar Jaya. Adapun sisanya, atau sebagian besar dari target, diserahkan ke swasta untuk memenuhinya.

"Jadi besarnya KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) dan market ini mendominasi untuk pemenuhan dari sisi supply side. Pendekatannya untuk kita di Pemprov, itu adalah meningkatkan customer capacity to borrow," kata Tuti.

Namun dalam rapat itu, DPRD masih kebingungan bagaimana cara Pemprov DKI membuat pengembang mau menyediakan rumah sebanyak itu.

Kini, Kepala Unit Pengelola Teknis (UPT) Unit Fasilitasi Pemilik Rumah Sejahtera Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta Dzikran Kurniawan tetap memastikan rusun DP Rp 0 bakal dipenuhi pengembang. Kendati demikian ia tak menyebutkan pengembang mana saja dengan konsep rumah seperti apa.

"Sudah banyak swasta yang menghubungi kami," kata dia, Jumat (2/11/2018).

Untuk siapa rusun DP Rp 0?