Serapan Anggaran Dinas SDA Rendah, Kadisnya Diminta Tanggung Jawab

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Teguh Hendarwan bertanggung jawab atas penyerapan anggaran yang rendah di dinasnya.

Dalam 11 bulan tahun anggaran 2018, penyerapan anggaran Dinas SDA baru 27,9 persen. Mata anggaran dengan penyerapan terendah yakni pembebasan lahan.

"Kepala (Dinas) SDA suruh tanggung jawab. Anda tanya sama dia, suruh tanggung jawab," ujar Anies di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/11/2018).

Di sisi lain, Anies meminta pembebasan lahan dilakukan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Dia mengingatkan, jangan sampai harga tanah yang dibayar pemerintah berbeda dengan harga yang diterima pemilik lahan.

"Saya ingin proses pembebasan tanah itu berjalan dengan governance yang baik. Jangan transaksinya cash, harga yang diterima oleh pemilik dengan harga yang dibayarkan oleh pemerintah selisihnya jauh," kata Anies.

Baca juga: Penyerapan APBD Rendah, Sekda DKI Akan Tanyakan SKPD Satu per Satu

DPRD DKI Jakarta sebelumnya mengkritik realisasi anggaran Dinas SDA DKI Jakarta. Dari Rp 1,8 triliun yang dianggarkan di 2018 untuk pembebasan lahan, baru 20 persen yang terserap.

"Ini rapor merah SDA, selalu kayak begini, sudah berapa tahun ini karena masalah pembebasan lahan. Begitu banyak uang yang kita taruh di pembebasan lahan, tetapi tidak ada yang cair sedikit pun," kata Ketua Komisi D DPRD DKI Iman Satria, Senin lalu.

Imam mengatakan, Jakarta sudah memasuki musim penghujan. Ia menilai antisipasi banjir belum maksimal.

Beberapa kali sungai mengalami pendangkalan, termasuk penyempitan trase. Sementara pembebasan lahan yang dilakukan belum berjalan maksimal, beberapa sungai  masih mengalami penyempitan.

Beberapa waktu lalu, Teguh mengakui sulitnya membebaskan lahan. Pekerjaan itu harus dikerjakan dengan sangat hati-hati sebelum Dinas SDA melakukan pembayaran. Dinas SDA harus memastikan lahan yang dibebaskan tidak bermasalah.