Ketika DKI dan PT KAI Disebut Saling Klaim Aset Jalan Jatibaru Tanah Abang

Kompas.com - 14/11/2018, 09:54 WIB

Nursita Sari,

Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

Nursita Sari

Penulis

Kurnia Sari Aziza

Editor

Lihat Foto

Lapak pedagang Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat berpindah ke trotoar dan membuat trotoar menjadi padat pada Minggu (14/10/2018). Mereka berpindah ke trotoar karena tenda tempat berdagang dihilangkan untuk dibangun skybridge Tanah Abang. (RIMA WAHYUNINGRUM)

Kondisi Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat saat ini tampak kumuh dan semrawut, tak jauh berbeda dengan kondisi sebelum pembangunan skybridge. Foto diambil Selasa (13/11/2018).

Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (13/11/2018).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau Kali Ciliwung, Condet, Kramatjati, Jakarta Timur pada Minggu (11/11/2018).

Senior Manager Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta, Edy Kuswoyo saat ditemui di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Senin (18/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengoperasian jembatan penyeberangan multiguna atau skybridge Tanah Abang, Jakarta Pusat, beberapa kali molor.

Jembatan itu mulanya ditargetkan rampung akhir Oktober, kemudian mundur ke pekan pertama November.

Namun, pembangunan itu belum rampung hingga kini.

Rupanya, hal itu salah satunya disebabkan adanya hal-hal yang belum disepakati Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho menyampaikan, ada lima hal yang belum disepakati kedua pihak.

Salah satunya soal aset Jalan Jatibaru Raya, Jakarta Pusat.

KOMPAS.com/ RINDI NURIS VELAROSDELA Kondisi Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat saat ini tampak kumuh dan semrawut, tak jauh berbeda dengan kondisi sebelum pembangunan skybridge. Foto diambil Selasa (13/11/2018).

Skybridge Tanah Abang diketahui dibangun di ruas jalan tersebut.

Menurut Teguh, Pemprov DKI dan PT KAI saling klaim aset Jalan Jatibaru Raya.

"PT KAI dengan Pemprov saling mengklaim terkait dengan aset Jalan Jatibaru," ujar Teguh, Selasa (13/11/2018).

Teguh menyampaikan, PT KAI berpegang pada undang-undang perkeretaapian yang menyatakan bahwa tanah sepanjang 18 meter dari stasiun merupakan milik PT KAI.

Sementara itu, Pemprov DKI berpegang pada undang-undang pertanahan baru.

Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa tanah yang tidak diklaim perseorangan menjadi aset negara.

Yang menjadi persoalan, PT KAI meminta Pemprov DKI membayar sejumlah uang karena membangun skybridge di atas aset PT KAI.

"Terkait dengan aset ini, kalau aset PT KAI, PT KAI menuntut supaya ada pembayaran dari Pemprov berapa jumlahnya," kata Teguh.

KOMPAS.com/NURSITA SARI Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (13/11/2018).

Selain persoalan aset, Teguh menyebut ada empat hal lainnya yang belum disepakati Pemprov DKI dengan PT KAI, yakni arus (flow) penumpang, pintu penghubung skybridge menuju Stasiun Tanah Abang (gate masuk stasiun), sarana-prasarana pendukung skybridge seperti toilet, dan keamanan.