Banggar DPRD Minta Prediksi Sisa Anggaran DKI 2018 Lebih Realistis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih realistis dalam menyusun prediksi sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun 2018.

Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, Pemprov DKI mengajukan silpa Rp 7,7 triliun dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019.

Namun, Banggar DPRD DKI menilai angka itu kurang realistis.

"Yang diajukan kan Rp 7,7 triliun dalam rancangan KUA-PPAS, cuma kita di Banggar meminta untuk proyeksi silpa itu dibuat lebih realistis," ujar Triwisaksana, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (19/11/2018).

Baca juga: Taufik: Mending Duitnya Jadi Silpa daripada buat BUMD...

Pria yang biasa dipanggil Sani itu menyampaikan, Banggar DPRD DKI meminta prediksi silpa dihitung lebih realistis mengingat penyerapan APBD DKI 2018 masih rendah hingga November ini.

Per Senin ini, penyerapan anggaran dalam laman http://publik.bapedadki.net mencapai 55,54 persen.

Rinciannya, 50,17 persen terserap untuk belanja langsung, yakni belanja pegawai, barang jasa, dan modal.

Sementara itu, serapan untuk belanja tidak langsung yakni 62 persen, terdiri dari belanja pegawai, hibah, bunga, subsidi, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan biaya tak terduga.

"Pertimbangannya karena dirasa penyerapan yang masih rendah, sekaligus juga belanja yang masih rendah sampai bulan 11 ini," kata Sani.

Baca juga: Pokoknya Jangan Dibalikin Anggarannya, Jadi Silpa Jahat, Super Jahat...

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyampaikan, prediksi silpa yang semula Rp 7,7 triliun dalam rancangan KUA-PPAS pada Juni lalu akhirnya diusulkan naik Rp 4,4 triliun menjadi Rp 12,1 triliun.

Kenaikan ini diusulkan dalam rapat Banggar. Angkanya berdasarkan perhitungan ulang tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) sesuai permintaan Banggar DPRD DKI agar silpa lebih realistis.

"Asumsi kita berubah dari rencana Rp7,7 triliun ternyata perhitungan kita ada Rp12,1 triliun ya. Jadi, ada (kenaikan) Rp 4,4 triliun," ucap Saefullah saat ditemui terpisah.