Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Wacana ERP untuk Roda Dua, Apa Kata Warga?

Kompas.com - 22/11/2018, 21:08 WIB
Rindi Nuris Velarosdela,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah warga menyambut positif rencana penerapan kebijakan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar yang tak hanya untuk mobil, tetapi juga untuk kendaraan roda dua atau sepeda motor.

Seorang pengemudi ojek online, Fikri, menilai bahwa penerapan kebijakan ERP bisa mengurangi kemacetan di ruas jalan protokol di DKI Jakarta.

Menurut dia, para pengguna kendaraan pribadi akan beralih menggunakan transportasi umum atau ojek online. Kondisi itu diharapkan bisa meningkatkan jumlah pendapatannya.

"Saya setuju banget. Pertama, jalanan bakal sepi, setidaknya enggak macetlah karena semua orang pasti keberatan buat bayar. Kedua, mereka tuh yang biasanya naik motor pribadi, mereka bakal naik (transportasi) umum atau malah (ojek) online dong," kata Fikri kepada Kompas.com, Kamis (22/11/2018).

Baca juga: ERP Diwacanakan Juga Berlaku untuk Sepeda Motor

Kendati demikian, ia meminta Pemerintah Provinsi (pemprov) DKI Jakarta mempertimbangkan tarif untuk kendaraan roda dua. Ia meminta tarif untuk mobil dan motor dibedakan.

"Kalau bisa harganya beda dong antara mobil sama motor. Kan ukurannya saja beda. Kalau harganya sama saja, ntar saya malah enggak dapat untung gara-gara buat bayar (tarif ERP)," kata Fikri.

"Oh iya sebelum diterapkan, uji coba dulu ya. Biar kita juga tau tarif segitu pas enggak sih buat warga yang punya kendaraan roda dua tapi penghasilannya pas-pasan," kata dia lagi. 

Pendapat yang sama diungkapkan pengendara roda dua bernama Regi.

Menurut dia, penerapan kebijakan ERP untuk kendaraan roda dua bisa mendorong pengendara di jalan protokol semakin tertib.

"Sebagai pengguna (kendaraan) roda dua, saya tuh sadar yang bikin semrawut di jalanan tuh ya kita. Saya lihatnya sih kalau ini diberlakukan, minimal pengendara yang bandel tuh enggak berani melintas karena takut bayar. Semoga saja yang melintas yang tertib lalu lintas saja," kata Regi.

Ia pun memilih membayar tarif ERP dibandingkan harus mencari jalur alternatif karena kondisi itu dapat menambah waktu tempuh.

"Daripada saya harus muter cari jalan lain, mending saya bayar saja. Kalau cari jalan lain tuh pasti jalannya makin jauh dan lebih lama," ujar dia.

Pendapat berbeda disampakan Riezky. Ia menolak rencana ERP untuk roda dua karena menurut dia kebijakan itu harus melalui perencanaan yang matang.

Pemprov DKI, kata dia, seharusnya mengevaluasi kebijakan terdahulu sebelum menerapkannya.

"Lebih baik evaluasi dulu kebijakan yang dulu misalnya ganjil-genap. Itu sudah sesuai belum atau malah perlu direvisi. Jangan semua harus diterapkan tetapi enggak melihat hasil evaluasinya," kata Riezky.

Halaman:

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Megapolitan
Pengeroyokan Preman oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Pengeroyokan Preman oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Megapolitan
'Update' Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

"Update" Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

Megapolitan
Oknum TNI Diduga Keroyok Preman di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Oknum TNI Diduga Keroyok Preman di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Megapolitan
Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Megapolitan
Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Megapolitan
Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian 'THR Lebaran' untuk Warga Terdampak Bencana

Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian "THR Lebaran" untuk Warga Terdampak Bencana

Megapolitan
Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Megapolitan
Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 28 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 28 Maret 2024

Megapolitan
Gagal Rekonstruksi karena Sakit, Gathan Saleh Dibawa ke Dokter

Gagal Rekonstruksi karena Sakit, Gathan Saleh Dibawa ke Dokter

Megapolitan
Karyoto Disebut Hentikan Perkara Firli Bahuri Diam-diam, Polda Metro Jaya: Mengada-ada!

Karyoto Disebut Hentikan Perkara Firli Bahuri Diam-diam, Polda Metro Jaya: Mengada-ada!

Megapolitan
9 Tahun Misteri Kasus Kematian Akseyna, Keluarga Tidak Dapat “Update” dari Polisi

9 Tahun Misteri Kasus Kematian Akseyna, Keluarga Tidak Dapat “Update” dari Polisi

Megapolitan
Ammar Zoni Residivis Narkoba 3 Kali, Jaksa Bakal Pertimbangkan Tuntutan Hukuman

Ammar Zoni Residivis Narkoba 3 Kali, Jaksa Bakal Pertimbangkan Tuntutan Hukuman

Megapolitan
Kasus DBD Melonjak, Dinkes DKI Gencarkan Kegiatan “Gerebek PSN” Seminggu Dua Kali

Kasus DBD Melonjak, Dinkes DKI Gencarkan Kegiatan “Gerebek PSN” Seminggu Dua Kali

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com