Fraksi Gerindra dan PKS Kritik Rendahnya Serapan Anggaran DKI 2018

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengkritik rendahnya serapan anggaran Pemprov DKI hingga akhir November 2018.

Pertanyaan ini disampaikan dalam rapat paripurna bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (29/11/2018).

"Dalam laman Bappeda tanggal 28 November 2018 tercatat APBD DKI berjumlah Rp 83,26 triliun tercatat telah terserap sebesar 60,48 persen. Hal tersebut disebabkan terjadinya gagal lelang," kata Dwi Ratna mewakili Fraksi Gerindra, Kamis siang.

Baca juga: Serapan Anggaran Dinas SDA Rendah, Kadisnya Diminta Tanggung Jawab

Gagal lelang dan kualifikasi syarat lelang yang tidak bisa dipenuhi membuat serapan anggaran terganggu.

Fraksi Gerindra menilai Anies perlu melakukan audit.

"Kami berharap saudara gubernur beserta jajarannya melakukan audit serta monev kinerja para pimpinan SKPD dan UKPD memacu pergerakan penyerapan anggaran yang signifikan," ujarnya. 

Baca juga: Jelang 2019, Serapan Anggaran Kementerian PUPR Baru 63 Persen

Gerindra mengingatkan agar kesalahan ini tak terulang pada 2019. Apalagi, APBD 2019 diproyeksikan meningkat hingga Rp 89 triliun.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga partai pengusung Anies pada Pilkada DKI 2017 juga mengkritik rendahnya serapan anggaran.

PKS menilai rendahnya serapan anggaran disebabkan perencanaan yang buruk.

Baca juga: Serapan Anggaran Tahun Ini Dinilai Jadi Pembuktian Pertama Anies sebagai Gubernur

"Fraksi PKS mengingatkan perlunya perencanaan yang matang dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang besar maupun pelaksanaan program-program yang memerlukan alokasi anggaran yang besar," kata anggota Fraksi PKS DPRD DKI Achmad Yani.

Yani menyebut sejumlah kegitan yang gagal dikerjakan antara lain pembebasan lahan dan pembangunan rumah susun.

PKS khawatir buruknya kinerja dapat menimbulkan preseden buruk terhadap Anies.

Baca juga: DPRD Minta Pemprov DKI Bikin Tim Khusus Pantau Serapan Anggaran

"Padahal beberapa program-program yang baik sebagaimana janji kampanye gubernur sudah sangat dinantikan masyarakat," ujar Anies.

Begitu pula Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menilai realisasi kinerja tak sesuai janji Anies.

"Hal ini tidak sejalan semangat Pemprov DKI yang berjanji meningkatkan penyerapan anggaran," kata anggota Fraksi PKB DPRD DKI Abdul Azis.

Baca juga: Banyak SKPD Dipimpin Plt, Ketua DPRD DKI Bilang Bisa Pengaruhi Serapan Anggaran

Padahal, lanjut dia, banyak kegiatan pembangunan yang sangat dibutuhkan warga Jakarta.

Dalam situs web publik.bappedadki.net termuat serapan anggaran Pemprov DKI baru 61 persen per 29 November 2018.

Realisasi belanja langsung dan belanja tak langsung sebesar Rp 45,8 triliun dari total alokasi Rp 75 triliun.