JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang selalu diserahkan kepada gubernur sudah menjadi budaya selama bertahun-tahun.
Anies mengkritik hal tersebut.
"Itu sudah bergenerasi. Kelihatan dari lalu lintas dokumen selama bertahun-tahun, memang tradisinya adalah tersentralkan di gubernur," ujar Anies di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (6/12/2018).
Baca juga: Anies: Saya Amati di Pemprov, Kebanyakan Keputusan Dilimpahkan pada Gubernur
Menurut Anies, kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebenarnya berwenang mengambil keputusan.
Namun, kebanyakan kepala SKPD tidak berani mengambil keputusan tersebut.
Anies menyebut akan mengatur ketentuan insentif untuk kepala SKPD yang berani mengambil keputusan.
Baca juga: Anies: Pencemaran Sungai di DKI Naik 2 Kali Lipat dalam Tiga Tahun
"Diatur untuk ada insentif dan disinsentif mengambil keputusan," kata Anies.
Sebelumnya, Anies mengkritik minimnya keberanian jajarannya di Pemprov DKI dalam mengambil keputusan.
Anies mengaku telah mengamati kinerja para kepala dinas selama setahun masa kepemimpinannya.
Baca juga: Anies: Kalau Diserang di Medsos Rasanya seperti Dilempar Tusuk Gigi
Oleh karena itu, dalam seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama yang baru digelar Pemprov DKI, Anies mencari sosok yang berani mengambil keputusan.
Ia menargetkan lelang jabatan untuk kepala dinas selesai tahun ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.