Kemacetan Timbulkan Kerugian, Anies Ingin Bangun "Park and Ride" di Luar Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin membangun sejumlah lahan parkir di luar Jakarta untuk mengatasi kemacetan di Jabodetabek yang menimbulkan kerugian hingga Rp 100 triliun per tahun.

"Kita perlu membangun banyak lahan parkir. Lahan parkir DKI bisa dibangun tidak hanya di DKI, tetapi bisa bangun di luar Jakarta," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (9/1/2019).

Anies menyampaikan, lahan-lahan parkir dengan tarif murah akan dibangun sekitar lokasi transportasi umum di luar Jakarta.

Baca juga: Anies Sebut Kerugian Kemacetan di Jabodetabek Capai Rp 100 Triliun Setahun

Sementara lahan parkir di dalam kota akan dinaikkan.

Harapannya, warga akan memarkirkan kendaraan pribadinya di lahan parkir dibangun di luar kota dan melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi umum.

"Misalnya, harga parkirnya (dalam kota) ditinggikan, lalu DKI membangun lahan parkir di luar yang dekat dengan stasiun LRT, MRT, dengan harga parkir yang murah itu bisa," kata Anies.

Baca juga: Rp 65 Triliun Hilang Per Tahun akibat Kemacetan di Jadebotabek

Sebelumnya diberitakan, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kota Bekasi, dan Pemerintah Kabupaten Bekasi akan membangun 10 park and ride di kota dan kabupaten tersebut pada 2019.

Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari menyampaikan, empat pemda itu sudah menyediakan lahan untuk membangun park and ride tersebut.

Pemprov DKI Jakarta nantinya berupaya akan menyediakan anggaran untuk pembangunan park and ride, baik menggunakan APBD DKI, sistem kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), atau pun sumber-sumber lainnya.

Baca juga: Parkir Mahal Bisa Kurangi Kemacetan

Jika menggunakan APBD DKI, lanjut Premi, masing-masing pemda harus mengajukan proposal bantuan keuangan kepada Pemprov DKI setelah merampungkan perencanaan pembangunan.

"Kalau APBD berarti pakai mekanismenya bantuan keuangan, tetapi kalau memang dari KPBU, berarti, kan, itu harus ada mekanisme lain, itu ada pembahasan khusus nanti," kata Premi, Kamis (20/12/2018).