Ketua DPRD DKI Minta Anies Tetap Upayakan Realisasi ERP

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Gubernur Anies Baswedan memprioritaskan realisasi jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).

Prasetio menyayangkan ERP yang terancam molor karena lelangnya bermasalah.

"Saya akan tanyakan ke Pak Gubernur. Ini kan program yang bagus," kata Prasetio ditemui di DPRD DKI Jakarta, Senin (14/1/2019).

Baca juga: Proses Lelang ERP Tak Disiplin, Anies Minta Pendapat Kejati

"(Harusnya menjadi) prioritas dong. Itu kan dulu (jawaban) bagaimana penanganan macet di Jakarta," lanjut dia.

Prasetio mengaku bingung bagaimana dua penyedia teknologi ERP bisa mundur dari lelang.

Ia menyayangkan Anies hanya fokus mengembangkan transportasi umum, namun tak menyelesaikan macet yang kian parah.

"Sekarang mau benahi transportasi umum bagaimana? Coba hilangin kopaja jelek kasarnya, kan pasti berontak. Tapi dengan adanya penyekatan (kendaraan pribadi) di situ, kan semua negara maju pakai kok. Singapura, Malaysia, negara-negara tetangga pakai. Apa kita mundur lagi 20 tahun lagi? Kita sudah mundur MRT 20 tahun," ujar Prasetio.

Prasetio menyarankan agar pembenahan transportasi umum dan realisasi ERP bisa dijalankan berbarengan.

Sebelumnya diberitakan, dua dari tiga perusahaan peserta lelang ERP mengundurkan diri.

Anies menyebut ada yang tidak disiplin dalam lelang tersebut. Ia kini tengah meminta pendapat hukum dari Kejaksaan Agung untuk menentukan nasib ERP.

Baca juga: Anies: Lebih Penting Bangun Transportasi Umum daripada ERP

Anies juga mengaku tak memprioritaskan ERP dalam penanganan kemacetan.

"Kami lebih penting membangun transportasi umumnya daripada ERP-nya," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).