Lelang ERP Molor, Anies Bilang Tak Ingin Bermasalah

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengkhawatirkan proyek jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP) bermasalah di kemudian hari jika dilaksanakan terburu-buru. Ia masih menunggu pendapat hukum dari Kejaksaan Agung terkait nasib ERP.

"Jangan sampai di kemudian hari kami yang nanti bermasalah," kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/1/2019).

Anies tak menjelaskan masalah seperti aoa yang dihadapi Pemprov DKI dalam proses lelang. Ia hanya membenarkan, dua dari tiga perusahaan penyedia teknologi ERP, yakni yakni QFree dan Kapsch TrafficCom, mundur karena ada masalah.

"Kira-kira kalau tidak ada masalah memundurkan diri tidak kira-kira? Itu menggambarkan tidak?" tanya Anies.

Baca juga: Proses Lelang ERP Tak Disiplin, Anies Minta Pendapat Kejati

"Bahkan sekarang saja sudah pada mundur tuh. Malah bisa jadi pertanyaan kan?" lanjut dia.

Kini, hanya satu perusahaan yang ikut tender ERP, yakni PT Bali Towerindo Sentra Tbk.

Proyek ERP sudah bertahun-tahun didengungkan. Ketika Joko Widodo menjabat gubernur Jakarta, program itu dipercaya dapat menjadi solusi untuk mengentaskan kemacetan Jakarta.

Pada pertengahan 2014, sudah ada dua perusahaan yang melakukan uji coba, yakni Kapsch dari Swedia dan Q-free dari Norwegia. Namun, sampai hari ini belum juga terwujud.

Pada masa Sumarsono menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, pergub ERP direvisi. Revisi dilakukan karena ada kritik dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Baca juga: Ketua DPRD DKI Minta Anies Tetap Upayakan Realisasi ERP