Fraksi PDI-P Sebut Bentrok Tanah Abang Dampak Perencanaan Tidak Matang

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai, bentrokan saat penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang adalah dampak dari perencanaan yang kurang matang.

"Faktor utamanya adalah penyelesaian tanah abang secara komprehensif tidak dilakukan secara cermat terhadap Pemprov DKI Jakarta," kata Gembong saat dihubungi, Jumat (18/1/2019).

Baca juga: Sehari Setelah Bentrokan, Kawasan Tanah Abang Kembali Normal

Menurut Gembong, salah satu penyelesaian yang dimaksud berupa jembatan penyeberangan multiguna (JPM) atau skybridge dibangun tanpa perencanaan yang baik. Hal itu menimbulkan permasalahan baru, yakni kemarahan para PKL.

"Karena ada yang merasa berhak dan tidak berhak. Kalau sekarang ada preman itu namanya ekses dari penataan yang tidak benar," kata dia.

Untuk itu, Gembong menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta dapat membicarakan kembali bersama dengan PKL di kawasan Tanah Abang.

"Sehingga mereka mencari nafkah tidak terganggu. Kemudian Pemprov juga dalam menjalankan tugasnya bisa baik. Masyarakat pengguna jalan juga tidak terganggu," ujar dia.

Bentrokan terjadi di kawasan Tanah Abang, Kamis (17/1/2019) pagi saat petugas Satpol PP menertibkan sejumlah PKL.

Bentrokan terjadi antara PKL yang berjualan di bawah skybridge dengan petugas Satpol PP. 

Baca juga: Polisi Tetapkan Dua Tersangka Bentrokan di Tanah Abang

PKL melempari petugas dengan batu dan besi sehingga menyebabkan kerusakan pada kaca spion salah satu mobil petugas Satpol PP.

Tidak ada korban jiwa dan luka-luka dalam bentrokan tersebut.