Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla Bandingkan Kawasan MH Thamrin dan Priok, Ini Tanggapan Anies

Kompas.com - 28/01/2019, 21:18 WIB
Nursita Sari,
Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, kesalahan tata ruang menjadi penyebab adanya perbedaan kondisi kawasan Thamrin dengan Tanjung Priok.

Anies menyampaikan itu menanggapi pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyebut Jalan MH Thamrin seperti di Singapura, sementara Tanjung Priok seperti Bangladesh.

Anies menyebut pernyataan Kalla merupakan sebuah fakta dan bukan kritik.

Baca juga: Wapres Kalla: Thamrin seperti di Singapura, tapi di Priok seperti di Bangladesh

"Ini fakta. Faktanya, kita selama ini tidak melaksanakan tata ruang dengan serius, dengan target-target yang jelas, efeknya ada ketimpangan, ada daerah maju dan ada daerah (kumuh)," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (28/1/2019).

Anies menyampaikan, perencanaan tata ruang yang salah di suatu wilayah akan berimbas pada tidak adanya investasi di wilayah tersebut.

Akibatnya, kegiatan perekonomian pun tidak berjalan di wilayah tersebut.

Jika kesalahan tata ruang wilayah diubah, investasi akan masuk dan kawasan tersebut akan menjadi maju.

Baca juga: Wapres Kalla Sebut Butuh Waktu 10 Tahun Benahi Kemacetan dan Kekumuhan Jakarta

Perbedaan rencana tata ruang di Thamrin dan Tanjung Priok itulah yang perbedaan menonjol di kedua wilayah tersebut.

"Thamrin City dan Grand Indonesia dulunya permukiman semua, bukan? Apa yang terjadi, dalam rencana tata ruang, dilakukan perubahan, kemudian terjadi investasi," kata Anies.

Wapres Kalla sebelumnya menyampaikan soal tata kota yang ideal. Dia mencontohkan kondisi jalanan di Jalan MH Thamrin dan di belakangnya yang berbeda 180 derajat.

Baca juga: Wapres Kalla Sebut Akan Ada Instansi Baru yang Mengatur Transportasi Jabodetabek

"Ini Jakarta kalau kita ada di Jalan Thamrin itu seperti di Singapura, tetapi kalau kita di belakangnya, itu Tanjung Priok seperti Bangladesh," ujar Kalla.

Kalla mengatakan, semestinya Indonesia menganut sistem tata wilayah yang benar di mana masyarakat menengah ke bawah tinggal di pusat kota, sedangkan masyarakat menengah ke atas tinggal di luar kota.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Staf Khusus Bupati Kediri Ikut Daftar Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Staf Khusus Bupati Kediri Ikut Daftar Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Megapolitan
4 dari 7 Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang adalah Satu Keluarga

4 dari 7 Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang adalah Satu Keluarga

Megapolitan
Tangkap Komplotan Pencuri yang Beraksi di Pesanggrahan, Polisi Sita 9 Motor

Tangkap Komplotan Pencuri yang Beraksi di Pesanggrahan, Polisi Sita 9 Motor

Megapolitan
Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen, 7 Jenazah Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Bisa Diidentifikasi Lewat Gigi

Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen, 7 Jenazah Korban Kebakaran "Saudara Frame" Bisa Diidentifikasi Lewat Gigi

Megapolitan
Melawan Saat Ditangkap, Salah Satu Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditembak Polisi

Melawan Saat Ditangkap, Salah Satu Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditembak Polisi

Megapolitan
Uang Korban Dipakai 'Trading', Pelaku Dugaan Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina Mengaku Siap Dipenjara

Uang Korban Dipakai "Trading", Pelaku Dugaan Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina Mengaku Siap Dipenjara

Megapolitan
Siswa SMP yang Gantung Diri di Palmerah Dikenal Aktif Bersosialisasi di Lingkungan Rumah

Siswa SMP yang Gantung Diri di Palmerah Dikenal Aktif Bersosialisasi di Lingkungan Rumah

Megapolitan
Identitas 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai 'Saudara Frame' Berhasil Diidentifikasi

Identitas 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai "Saudara Frame" Berhasil Diidentifikasi

Megapolitan
Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Sebesar Rp 22 Miliar Tak Hanya untuk Perbaikan, tapi Juga Penambahan Fasilitas

Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Sebesar Rp 22 Miliar Tak Hanya untuk Perbaikan, tapi Juga Penambahan Fasilitas

Megapolitan
Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditangkap Polisi

Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditangkap Polisi

Megapolitan
Komisi A DPRD DKI Desak Pemprov DKI Kejar Kewajiban Pengembang di Jakarta soal Fasos Fasum

Komisi A DPRD DKI Desak Pemprov DKI Kejar Kewajiban Pengembang di Jakarta soal Fasos Fasum

Megapolitan
Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Ambil Formulir Calon Wali Kota Bogor Lewat PDIP, tapi Belum Mengembalikan

Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Ambil Formulir Calon Wali Kota Bogor Lewat PDIP, tapi Belum Mengembalikan

Megapolitan
Tak Bisa Lagi Kerja Berat Jadi Alasan Lupi Tetap Setia Menarik Sampan meski Sepi Penumpang

Tak Bisa Lagi Kerja Berat Jadi Alasan Lupi Tetap Setia Menarik Sampan meski Sepi Penumpang

Megapolitan
Teman Siswa yang Gantung Diri di Palmerah Sebut Korban Tak Suka Cerita Masalah Apa Pun

Teman Siswa yang Gantung Diri di Palmerah Sebut Korban Tak Suka Cerita Masalah Apa Pun

Megapolitan
Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi untuk Palestina Serukan Tiga Tuntutan Sebelum Membubarkan Diri

Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi untuk Palestina Serukan Tiga Tuntutan Sebelum Membubarkan Diri

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com