Warga Bekasi Terdampak Proyek LRT Minta Kejelasan Pemerintah

BEKASI, KOMPAS.com - Warga Kampung Jati Terbit di Kelurahan Jatimulya, Kabupaten Bekasi meminta kejelasan pemerintah pusat terkait tanahnya yang akan digunakan untuk pembangunan depo Light Rail Transit ( LRT) Jabodebek.

Dari pantauan Kompas.com, rumah warga di wilayah RW 06 hingga RW 08 Kelurahan Jatimulya yang akan digunakan untuk pembangunan depo LRT Bekasi Timur, masih berdiri tegak. Di sana, warga masih beraktivitas seperti biasanya.

Ketua Forum Komunikasi Warga Kampung Jati Terbit, Sondi Irwanto Silalahi mengatakan, sudah dua tahun proses pembebasan di wilayahnya berlangsung, namun belum juga selesai.

Baca juga: Depo LRT di Kelapa Gading Akan Terintegrasi Area Komersil

Menurut dia, tidak transparannya pemerintah dalam pembebasan lahan kepada warga yang terdampak menyebabkan proses itu belum rampung.

"Pembebasan lahan itu kan ada beberapa tahap yang harus dilakukan, seperti tahap sosialisasi. Harusnya warga diundang, konsultasi publik. Ini enggak dijalankan, itu saya tanyakan di sosialisasi pertama itu mana konsultasi publiknya? Harusnya dijalankan dan semua warga terlibat semua," kata Sondi kepada Kompas.com, Jumat (1/2/2019).

Sondi menegaskan, warga sejatinya tidak menolak pembangunan depo LRT Jabodebek. Justru warga mendukung penuh proyek nasional tersebut.

Hanya saja, warga meminta kejelasan dan keterbukaan kepada pemerintah terkait pembangunan depo LRT di sana.

Warga meminta kejelasan terkait lingkup lahan yang digunakan untuk pembangunan depo LRT, seberapa luas lahan yang digunakan, dan seberapa banyak rumah warga yang terkena dampak.

"Masyarakat resah, saya bilang sama pejabat BPN (Badan Pertanahan Negara) satu hari-dua hari proses pengukuran selesai, asalkan pejabat Kemenhub datang dan jelaskan ke warga. Kami memaksa kepala BPN buat surat tertulis berapa ukuran depo. Jadi jangan dibilang masyarakat melawan," ujar Sondi.

Sondi menambahkan, pemerintah sebetulnya sudah memberi tahu lahan mana saja yang akan digunakan untuk pembangunan depo LRT.

Warga juga sudah ada yang diajak bicara untuk membahas biaya ganti rugi. Namun, hingga kini tak ada kejelasan lagi terkait hal itu.

"Harganya segini, dikasih janji tapi janji yang enggak bisa kami pegang, Ketika dituntut, enggak bisa dibuktikan. Pada kenyataannya begitu lihat angka yang belum final atau (disepakati) tertulis itu, Jadi, pada akhirnya masyarakat bingung," tutur Sondi.

Baca juga: Lahan 5 Hektar di Depo LRT Kelapa Gading Akan Ditanami Pohon

Jadwal pengoperasian LRT Jabodebek molor dari target. Pada awalnya, LRT Jabodebek direncanakan beroperasi pada 2019.

"Komersialnya akhir 2020 atau pertengahan 2021, karena kami ada testing dan commissioning untuk memastikan kereta ini aman. Jadi kalau (konstruksi) sudah selesai, kami uji coba tiga bulan," ujar Direktur Operasional II PT Adhi Karya (Persero) Tbk Pundjung Setya Brata di Jakarta, Januari 2019 lalu.

Pundjung menambahkan, untuk kontruksinya ditargetkan rampung pada akhir 2019.

Namun, untuk pembangunan depo di Bekasi Timur masih mengalami kendala pembebasan lahan.