Seusai Bertemu Perwakilan Kementerian BUMN, Pegawai Pos Indonesia Lanjutkan Aksi ke Istana

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pegawai PT Pos Indonesia yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPIKB) melanjutkan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2019) pukul 13.30.

Mereka menuntut Presiden Joko Widodo memberi perhatian khusus kepada nasib para pegawai PT Pos Indonesia.

"Kami ke Istana Negara untuk meminta perhatian khusus dari Bapak Presiden. Kami ingin Presiden tahu bagaimana terpuruknya kondisi kantor kami (PT Pos Indonesia)," kata Kepala SPPIKB Akhmad Komarudin di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta Pusat, Rabu.

Baca juga: Gaji Terlambat Dibayar, Pegawai PT Pos Indonesia Tuntut Pergantian Direksi

Awalnya, mereka melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Pos Indonesia pada pukul 09.00. Lalu, mereka bergerak menuju kantor Kementerian BUMN pukul 10.30.

Aksi itu digelar bertujuan menuntut pergantian jajaran direksi PT Pos Indonesia setelah dicurigai adanya indikasi kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) pada jajaran direksi PT Pos Indonesia sehingga menyebabkan masalah finansial penundaan pembayaran gaji sejumlah karyawan.

Sepuluh perwakilan pegawai PT Pos Indonesia diterima perwakilan Kementerian BUMN untuk melakukan perundingan dan menyampaikan aspirasi mereka.

Baca juga: Curigai KKN hingga Gaji Tertunda, Pegawai Demo di Depan Kantor Pos Indonesia

Perundingan berlangsung selama tiga jam di Ruang Rapat Lantai 21, Kementerian BUMN.

Perundingan tersebut menghasilkan keputusan bahwa Kementerian BUMN akan mempertimbangkan aspirasi pegawai untuk mengganti jajaran direksi PT Pos Indonesia.

"Aspirasi dari Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat akan menjadi perhatian serius dari Kementerian BUMN dan menjadi pertimbangan serius dalam proses tindak lanjut yang akan dilakukan," ujar Komarudin.

Komarudin menegaskan pegawai PT Pos Indonesia akan terus mengawal hasil keputusan tersebut.