Masalah Perizinan Food Street di Pulau Reklamasi dan Suara Para Pedagang

JAKARTA, KOMPAS.com- Masalah perizinan area bisnis kuliner bernama Food Street di kawasan Pantai Maju atau Pulau D hasil reklamasi kembali ramai dibahas.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku mendapat laporan dari bawahannya bahwa Food Street tidak berizin. Ia menyebut, area itu mestinya sudah ditertibkan.

"Menurut mereka (Food Street) tidak ada izin, harusnya sudah ditertibkan," kata Anies di Lapangan IRTI, Monas, Jakarta Pusat, Senin (11/2/2019).

Kendati demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum bisa memastikan sanksi apa yang akan dijatuhkan terkait ketiadaan izin tersebut.

Baca juga: Anies: Food Street di Pulau Reklamasi Tak Berizin, Harus Ditertibkan

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengaku belum sempat mengecek langsung ke Food Street Pulau D.

"Sabarlah, saya belum sempat ke sana," kata Saefullah.

KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Suasana food street di Pulau D Reklamasi, Selasa (22/1/2019).

Sementara itu Kasatpol PP DKI Jakarta Yani Wahyu mengatakan, pihaknya tidak akan langsung menertibkan Food Street yang diisi sekira 25 kios pedagang makanan dan minuman.

"Tidak (langsung ditutup) dong. Kami akan imbau (pengelola) mengurus izin," kata Yani di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2019).

Yani menambahkan, pihaknya akan mengirimkan surat peringatan supaya pengelola merampungkan perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta.

Baca juga: DKI Imbau Pengelola Food Street Pulau Reklamasi Urus Izin

"Nanti saya pastikan dulu apakah itu ada izinnya atau tidak. Yang jelas kebijakan gubernur, saya akan amankan," ucapnya.

Januari lalu, Saefullah sempat mengatakan izin usaha Food Street bisa diurus sambil bisnis itu berjalan. Dia menyebut, Pemprov DKI tidak mempermasalahkan keberadaan Food Street karena dibangun di kawasan terbuka yang bisa diakses publik.

KOMPAS.com/ Ardito Ramadhan D Suasana area kuliner Food Street di Pulau D Reklamasi atau kawasan Pantai Maju, Rabu (23/1/2019).

Suara para pedagang

Sejumlah pedagang di area Food Street mengaku tidak tahu-menahu mengenai masalah perizinan yang dipersoalkan Pemprov DKI Jakarta.

Namun, mereka berharap Pemprov DKI Jakarta tidak menutup kawasan usaha kuliner yang baru dibuka pada akhir Desember 2018 lalu.

"Kalau memang pemerintah mau dukung orang kecil, ya tidak ditutuplah. Soalnya kami dapat tempat di sini buat usaha juga sudah syukur, sekarang kalau mau cari tempat lain susah," kata Yuli, pemilik kios pempek, Rabu (13/2/2019).

Baca juga: Food Street Pulau D Terancam Ditertibkan, Begini Respons Pedagang