Ada Dugaan Pungli Sertifikat Tanah, DPRD DKI Akan Lakukan OTT

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, pihaknya akan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum pelaku pungutan liar (pungli) dalam pengurusan sertifikat tanah.

Sebab, ada beberapa dugaan pungli yang dilakukan oknum RT/RW dalam program layanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pemerintah pusat.

"Saya mau OTT itu," ujar Prasetio di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/2/2019).

Baca juga: OTT Bupati Mesuji, Uang Miliaran Dititipkan di Toko Ban hingga Ditahan KPK

Prasetio menyampaikan, wajar apabila warga mengeluarkan uang Rp 100.000-Rp 200.000 untuk mengurus sertifikat.

Sebab, ada biaya proses pengurusan sertifikat yang tidak ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seperti biaya ukur tanah.

Prasetio tidak membenarkan jika warga dipungut hingga jutaan rupiah untuk mengurus sertifikat tanah.

"Itu enggak benar, tangkap orang itu," kata Prasetio.

Sebelumnya diberitakan, Naneh (60), warga RT 002 RW 005 Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan mengaku sudah mengeluarkan uang Rp 3 juta untuk mengurus sertifikat hak kepemilikan tanah.

Naneh mulanya diminta pihak kelurahan untuk menghubungi perwakilan RW 005 bernama Mastur yang akan membantu proses pengurusan sertifikat.

Saat bertemu Mastur, Naneh dimintai biaya Rp 3 juta untuk uang wara-wiri.

Baca juga: 6 Fakta OTT Bupati Mesuji oleh KPK di Lampung, Uang Suap Rp 1 Miliar di Kardus hingga Diminta Mundur dari Nasdem

Seorang warga Kramat Sentiong, Jakarta Pusat juga mengaku diharuskan membayar Rp 500.000 untuk mendapatkan sertifikat oleh oknum ketua RW di tempatnya.

"Dari RW minta Rp 500.000. Katanya Rp 400.000 buat RW, Rp 100.000 katanya buat ukur tanah. Bukan BPN loh, tapi RW," kata warga yang tak ingin disebutkan namanya dalam acara Penyerahan Sertifikat Tanah oleh Presiden Joko Widodo di Lapangan Arcici, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Januari 2019 lalu.