JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Agung Firman Sampurna menyebut, rata-rata perusahaan daerah air minum (PDAM) di Indonesia diisi oleh tim sukses kepala daerah.
Ini menyebabkan anggaran dan kinerja PDAM tidak efisien.
"Ada yang menarik, yaitu PDAM di seluruh Indonesia tidak efisien, boros, karena PDAM pada masa reformasi di mana seluruh timses kepala daerah kerja di situ," kata Agung dalam Seminar "Membedah Citarum dari Hulu Hingga ke Jakarta" di Gedung BPK RI, Senin (18/2/2019).
Baca juga: Tingkatkan Pasokan dari Sungai Citarum ke DKI, Empat Jembatan Ini Bakal Ditinggikan
Pada 2014, ada 368 PDAM. Kini, jumlahnya bertambah menjadi 378.
Agung mengaku tahu mengenai timses kepala daerah yang bekerja di PDAM dari hasil audit yang dilakukan BPK setiap tahun.
"Pernah tiga bulan dari hasil audit, kami didemo salah satu daerah karena restrukturisasi. PDAM tempat penampungan jadi cost-nya besar sekali ini," ujar Agung.
Namun, ia tidak mengungkapkan lebih jauh mengenai temuan audit BPK terkait PDAM itu.
Dalam diskusi itu dibahas juga langkah Pemprov DKI dalam memperbaiki kontrak yang merugikan antara PAM Jaya dan dua perusahaan swasta yakni Palyja dan Aetra.
BPK RI mengaku mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengembalikan pengelolaan air ke PAM Jaya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.