Ditanya Pungli Sertifikat, Gubernur DKI Bilang Bakal Rotasi Lurah

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan merotasi sejumlah lurah di Jakarta.

Dia menyampaikan hal itu saat ditanya kabar rotasi lurah yang diduga melakukan pungutan liar atau pungli. 

Namun, Anies tidak menjelaskan apakah rotasi tersebut berkaitan langsung dengan kabar pungli.

Baca juga: Ketika Sertifikat Tanah Dijadikan Objek Pungli..

"Ya, nanti akan ada (rotasi)," ujar Anies di GOR Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (22/2/2019).

Anies menyampaikan, kinerja para lurah se-Jakarta akan menjadi pertimbangan dalam rotasi.

Lurah yang berkinerja baik akan dipromosikan menduduki jabatan lebih tinggi dan sebaliknya.

"Semuanya ada dalam catatan. Ada yang karena kinerjanya baik, dipromosikan. Ada yang karena kinerjanya tidak baik, ada demosi," kata dia.

Baca juga: Terjaring OTT Pungli, Lurah Kalibaru Depok Akan Dicopot dari PNS

Menurut Anies, rotasi, demosi, dan promosi di lingkungan pemerintahan merupakan hal yang wajar.

"Jadi, hal yang biasa dalam berorganisasi, selalu ada begitu (rotasi, promosi, demosi)," ucap Anies.

Sebelumnya diberitakan, Naneh (60), warga RT 002 RW 005 Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, mengaku sudah mengeluarkan uang Rp 3 juta untuk mengurus sertifikat hak kepemilikan tanah.

Baca juga: Polisi Persilakan Warga DKI Lapor Kasus Pungli Pengadaan Sertifikat Tanah

Naneh mulanya diminta pihak kelurahan untuk menghubungi perwakilan RW 005 bernama Mastur yang akan membantu proses pengurusan sertifikat.

"Waktu Pak Jokowi datang itu saya juga di situ. Sama orang kelurahan, saya disuruh menghubungi Pak Mastur, wakil dari RW 005," ujar Naneh, Jumat (8/2/2019).

Saat bertemu Mastur, Naneh dimintai biaya Rp 3 juta untuk uang wara-wiri.

Seorang warga Kramat Sentiong, Jakarta Pusat, juga mengaku diharuskan membayar Rp 500.000 untuk mendapatkan sertifikat oleh oknum ketua RW di tempatnya.