Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mau Ikut Uji Coba Kereta MRT Jakarta, Daftar pada Awal Maret

Kompas.com - 26/02/2019, 07:17 WIB
Dean Pahrevi,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Publik dapat mencoba naik kereta Moda Raya Terpadu (MRT) Fase I rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI) sebelum resmi dibuka untuk umum. Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta Muhamad Kamaludin mengatakan, warga sudah bisa ikut naik MRT pada fase full trial run (uji coba operasi penuh) pada 12-23 Maret 2019.

Full trial run sejatinya akan dimulai pada 27 Februari 2019. Namun peserta yang mengikuti uji coba itu hanya kalangan internal dari PT Moda Raya Terpadu (MRT) dan stakeholder lainnya saja. Sebab, pada uji coba dari tanggal 27 Februari hingga 11 Maret 2019 itu akan ada simulasi skenario darurat.

Baca juga: Mulai 12 Maret, Masyarakat Umum Bisa Menjajal Naik MRT Jakarta

"Untuk awal itu akan ada simulasi skenario darurat jadi pesertanya lebih banyak internal kami, stakeholder, dan beberapa dari dinas terkait yang ada kaitannya dengan skenario darurat. Simulasinya sampai 11 Maret, setelah 11 Maret selesai baru nanti publik bisa ikut tanggal 12 Maret 2019," kata Kamaludin, Senin (25/2/2019).

Ketentuan

Namun sebelum 12 Maret 2019, orang yang ingin mengikuti uji coba kereta MRT diwajibkan mendaftarkan diri di website resmi PT. MRT Jakarta, di https://www.jakartamrt.co.id/. Saat mendaftar, warga hanya akan diminta untuk mengisi data diri seperti nama, alamat tempat tinggal, dan nomor kartu identitas.

Pendaftaran jadi peserta uji coba naik kereta MRT akan dibuka pada awal Maret 2019.

"Jadi website-nya juga akan kami buka awal-awal Maret supaya nanti orang juga tidak lupa, sudah daftar buat tanggal 12 Maret nanti takutnya kelupaan. Jadi ada daftar tanggal berapa dan ada konfirmasinya nanti," ujar Kamaludin.

Orang yang belum mendapat giliran mengikuti uji coba pada hari tertentu, mereka masih bisa mendaftar untuk ikut tahapan uji coba pada hari berikutnya.

Terbatas

Kamaludin menambahkan, pihaknya menerapkan sistem kuota saat uji coba operasi penuh kereta MRT untuk publik. Artinya, ada pembatasan jumlah warga yang akan mengikuti uji coba naik kereta MRT tersebut.

Namun masyarakat tak perlu khawatir akan kehabisan kuota saat mendaftarkan diri naik kereta MRT pada tanggal yang didaftarkan. Sebab, PT. MRT Jakarta menyediakan ribuan kuota untuk warga yang ingin uji coba naik kereta MRT.

"Kuotanya tadinya kan ratusan tapi nanti untuk 12 Maret itu puluhan ribu. Warga mengisi data diri biasa, nanti kalau memenuhi kuota nanti ada konfirmasinya," ujar Kamaludin.

Mereka yang tidak mendapat kuota pada tanggal yang didaftarkan, bisa mendaftar untuk tanggal selanjutnya.

Tak Ada Batasan Usia

Kamaludin menjelaskan, tak akan ada batas usia bagi orang yang ingin mengikuti uji coba naik kereta MRT itu.

"Tidak ada batasan usia untuk peserta uji coba nanti, karena sudah seperti opersional normal nanti full trial run . Dan belum berbayar masih tahap uji coba," ujar Kamaludin.

Baca juga: Tak Ada Batasan Usia bagi Warga yang Ikut Uji Coba Naik MRT Jakarta

Usai uji coba, rencananya PT MRT Jakarta akan secara resmi mengoperasikan kereta MRT untuk komersial.

"Kalau dari sisi operasionalnya sama ya full trial run, cuma pesertanya dipecah dua. Ada peserta yang untuk stakeholder untuk simulasi darurat tadi, sama untuk publik. Kemudian, kemungkinan tanggal 24 atau tanggal 21 Maret nanti (operasional kereta MRT) sudah diresmikan untuk komersial," kata Kamaludin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rekam Jejak Chandrika Chika di Dunia Hiburan: Dari Joget 'Papi Chulo' hingga Terjerat Narkoba

Rekam Jejak Chandrika Chika di Dunia Hiburan: Dari Joget "Papi Chulo" hingga Terjerat Narkoba

Megapolitan
Remaja Perempuan Tanpa Identitas Tewas di RSUD Kebayoran Baru, Diduga Dicekoki Narkotika

Remaja Perempuan Tanpa Identitas Tewas di RSUD Kebayoran Baru, Diduga Dicekoki Narkotika

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya | Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

[POPULER JABODETABEK] Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya | Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Megapolitan
Rute Mikrotrans JAK98 Kampung Rambutan-Munjul

Rute Mikrotrans JAK98 Kampung Rambutan-Munjul

Megapolitan
Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Megapolitan
Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Megapolitan
Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Megapolitan
Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Megapolitan
Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Megapolitan
Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Megapolitan
“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

Megapolitan
Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Megapolitan
Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Megapolitan
Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com