Perombakan Jabatan Dituduh Politis, Ini Jawaban Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi santai pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang menyebut perombakan jabatan politis.

Anies membantah ada dendam Pilkada yang mendorongnya mendemosi sejumlah lurah dan camat.

"Imajinasi orang boleh-boleh saja ya, kami tidak bisa melarang pikiran orang," kata Anies di Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).

Baca juga: Muncul Tudingan, Perombakan Pejabat di DKI Bernuansa Politis

Anies memastikan urusan Pilkada sudah lama selesai. Ia menyebut perombakan dilakukan karena evaluasi kinerja dan karena ia punya wewenang.

"Artinya sebetulnya Gubernur punya wewenang melakukan rotasi enam bulan setelah menjabat," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menuding perombakan ini politis.

Ia tak menjelaskan spesifik soal politik yang dimaksud, namun menyinggung soal dendam Pilkada DKI.

"Jangan ada dendam politik lah, Pilkada sudah selesai," ujar Prasetio, Selasa (26/2/2019).

Menurut Prasetio, perombakan jabatan di eselon II atau kepala dinas dan kepala badan memang menjadi hak diskresi gubernur.

Prasetio mengaku mengantongi rekam jejak para camat dan lurah yang dirombak Anies.

Menurut dia, banyak di antara para pejabat tersebut yang sudah bekerja maksimal, tetapi justru didemosi.

Baca juga: 18 Jabatan Kosong, Pemprov DKI Gelar Seleksi Terbuka

Ia menilai keputusan Anies mendemosi pejabat eselon III seperti camat dan eselon IV seperti lurah, tidak bijak.

"Kasihan, kan, orang kerja bagus kok. Dia, kan, birokrat, dia dari bawah sampai ke atas meniti karier. (Sekarang) dari lurah jadi sekretaris lurah, kan, enggak betul," kata Prasetio.