Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pedagang Cakwe "Nyaleg", Berapa Modal Kampanyenya?

Kompas.com - 05/03/2019, 16:55 WIB
Dean Pahrevi,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Nur Wahid (47), seorang pedagang cakwe di Bekasi, mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Bekasi pada Pemilu Legislatif 2019.

Nur tentu membutuhkan dana besar untuk kampanye. Dia mengaku telah menyiapkan dana sekitar Rp 250 juta untuk itu.

Bagaimana Nur bisa punya dana sebesar itu untuk berkampenye?

Sebelum berjualan cakwe, Nur merupakan penjual pempek keliling. Suatu hari dia mendapat saran dari seorang pelanggannya untuk berjualan cakwe. Pelanggannya itu pintar membuat cakwe dan bersedia mengajarkan ilmunya kepada Nur.

"Saya awalnya dari pelanggan saya, diajarin buat cakwenya. Dia jago buatnya, gimana caranya bisa ngembang itu cakwe. Dari situ saya bisa (buat cakwe) dan mulai jualan," kata Nur di rumahnya di Rawalumbu, Kota Bekasi, Selasa (5/3/2019).

Baca juga: Cerita Nur Wahid, Pedagang Cakwe yang Nyaleg di Bekasi

Nur merintis usaha jualan cakwe sejak 1994. Ia memulai dari berjualan keliling di perumahan hingga di sejumlah sekolah dan pabrik di Kota Bekasi dan Jakarta Timur.

Usahanya terus berkembang. Kini dia sudah memiliki pegawai dan 12 gerobak untuk berjualan di Kota Bekasi dan Cakung.

"Kurang lebih 27 tahun saya jualan cakwe, sekarang sudah ada pegawai, 12 gerobak roda tiga keliling saja di sekolah atau pabrik," ujar Nur.

Pegawainya wajib setor hasil penjulan cakwe ke Nur Rp 100 ribu per hari per gerobak. Itu berarti sehari dia mendapat penghasilan Rp 1,2 juta dan sebulan Nur sekitar Rp 36 juta.

Dengan pendapatan seperti itu, Nur memberanikan diri menjadi caleg DPRD Kota Bekasi pada Pileg 2019 ini. Modal untuk kampanye sudah disiapkannya sejak 2014.

"Saya dari 2014 sudah kuat buat maju cuma saya ini baru terjun ke politik. Jadinya saya tahan maju di 2019 saja. Modal saya sekitar Rp 250 juta buat caleg ini, itu buat APK (alat peraga kampanye) dan sosialisasi," kata Nur.

Jika tahun ini tidak terpilih, dia akan berniat maju lagi pada 2024.

"Saya tiap pulang jualan, malam-malam itu lihat orang tidur di emperan toko, ruko gitu. Di situ saya mikir ko begini kasihan, makanya saya mau memperjuangkan hak-hak masayarakat bawah dan menyampaikan aspirasi mereka," ujar Nur.

Ia memilih Partai Gerindra sebagai kendaraan politiknya. Sosok Prabowo Subianto membuat dia memilih Partai Gerindra.

Nur Wahid (47), pedagang cakwe yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPRD Kota Bekasi, Selasa (5/3/2019).KOMPAS.com/DEAN PAHREVI Nur Wahid (47), pedagang cakwe yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPRD Kota Bekasi, Selasa (5/3/2019).
"Saya sebenarnya partai ada tiga tadinya maunya, PPP, Gerindra, sama PKS. Saya kan basiknya santri yah, tapi saya juga ngefans sama pak Prabowo," kata Nur.

Proses pendaftaran sebaga anggota partai yang tidak berbelit juga menjadi salah pertimbangannya bergabung Gerindra pada Maret 2018.

"Singkat saja, saya datang ke DPC Gerindra Kota Bekasi, ngobrol-ngobrol sama pengurusnya terus daftar jadi anggota dan caleg," ujar Nur.

Dia tak takut bersaing dengan para caleg yang bermodal besar untuk kampanye. Menurut dia, masyarakat sudah pintar memilih orang yang bisa dipercaya dalam memperjuangkan aspirasi rakyat kecil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan 'Food Estate' di Kepulauan Seribu

Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan "Food Estate" di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Megapolitan
Pengeroyokan Preman oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Pengeroyokan Preman oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Megapolitan
'Update' Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

"Update" Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

Megapolitan
Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Megapolitan
Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Megapolitan
Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Megapolitan
Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian 'THR Lebaran' untuk Warga Terdampak Bencana

Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian "THR Lebaran" untuk Warga Terdampak Bencana

Megapolitan
Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Megapolitan
Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 28 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 28 Maret 2024

Megapolitan
Gagal Rekonstruksi karena Sakit, Gathan Saleh Dibawa ke Dokter

Gagal Rekonstruksi karena Sakit, Gathan Saleh Dibawa ke Dokter

Megapolitan
Karyoto Disebut Hentikan Perkara Firli Bahuri Diam-diam, Polda Metro Jaya: Mengada-ada!

Karyoto Disebut Hentikan Perkara Firli Bahuri Diam-diam, Polda Metro Jaya: Mengada-ada!

Megapolitan
9 Tahun Misteri Kasus Kematian Akseyna, Keluarga Tidak Dapat “Update” dari Polisi

9 Tahun Misteri Kasus Kematian Akseyna, Keluarga Tidak Dapat “Update” dari Polisi

Megapolitan
Ammar Zoni Residivis Narkoba 3 Kali, Jaksa Bakal Pertimbangkan Tuntutan Hukuman

Ammar Zoni Residivis Narkoba 3 Kali, Jaksa Bakal Pertimbangkan Tuntutan Hukuman

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com