Pemprov DKI Usulkan Tarif Rp 10.000 untuk MRT dan Rp 6.000 untuk LRT

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan tarif Rp 10.000 untuk moda raya terpadu (MRT) Jakarta fase 1 rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Sementara untuk light rail transit (LRT) Jakarta fase 1 rute Kelapa Gading-Velodrome, Pemprov DKI mengusulkan tarif Rp 6.000.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/3/2019).

"Usulan Pemprov melalui suratnya Pak Gubernur, untuk MRT tarifnya sebesar Rp 10.000 dan LRT sebesar Rp 6.000, rata-rata," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Perekonomian DKI Jakarta M Abas di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat.

Baca juga: Sebanyak 92.348 Orang Telah Daftar untuk Ikut Uji Coba MRT Jakarta

Abas menjelaskan, tarif keekonomian untuk MRT Jakarta sebenarnya Rp 31.659 per penumpang, sementara tarif keekonomian untuk LRT Jakarta yakni Rp 41.655.

Oleh karena itu, Pemprov DKI harus menggelontorkan subsidi dari APBD agar tarif yang dikenakan kepada penumpang yakni Rp 10.000 untuk MRT dan Rp 6.000 untuk LRT.

Untuk MRT Jakarta, kata Abas, jumlah subsidi yang dibutuhkan per penumpang yakni Rp 21.659. Sementara subsidi per penumpang untuk LRT Jakarta yakni Rp 35.655.

Kemudian, estimasi jumlah penumpang pada 2019 untuk MRT Jakarta yakni 65.000 per hari, dan untuk LRT Jakarta yakni 14.255 penumpang per hari.

Dengan demikian, jumlah subsidi yang dibutuhkan yakni Rp 572 miliar untuk MRT dan Rp 327 miliar untuk LRT pada 2019 ini.

Abas menyampaikan, kebutuhan subsidi untuk MRT Jakarta masih di bawah anggaran subsidi yang sudah dialokasikan dalam APBD DKI 2019.

"Untuk MRT, kalau memenuhi target itu untuk 2019 kebutuhan real subsidi sebesar Rp 572 miliar, ini masih di bawah angka yang penetapan Rp 672 miliar," kata Abas.

"Kebutuhan real subsidi untuk LRT itu sama dengan jumlah alokasi anggaran yang sudah disediakan (Rp 327 miliar)," tambahnya.

Baca juga: Menhub: Butuh 7 Tahun untuk LRT Ramai Digunakan

Komisi C DPRD DKI tidak bisa langsung memutuskan subsidi untuk MRT dan LRT Jakarta.

Ketua Komisi C DPRD DKI Santoso menyampaikan, Komisi C dan Komisi B akan rapat internal terlebih dahulu untuk membahas usulan tarif dan subsidi dari Pemprov DKI.

"Akan kami dalami di internal Komisi C. Nanti kami akan tindak lanjuti dengan Komisi B dan Komisi C dengan pihak-pihak terkait karena yang mendapat disposisi dari Pak Ketua," ucap Santoso.

Adapun MRT dan LRT Jakarta ditargetkan akan beroperasi pada akhir Maret mendatang.