Pelantikan Pejabat DKI Sempat Tertunda karena Jabatan Dobel

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta William Yani mengatakan, perombakan pejabat di lingkungan Pemprov DKI sempat ditunda.

Pelantikan mulanya dijadwalkan pada 11 Februari 2019.

Undangan untuk pejabat yang akan dilantik sudah disebar. Namun, pelantikan itu dibatalkan secara mendadak karena ada pejabat yang rangkap jabatan.

Baca juga: Selidiki Perombakan Pejabat, DPRD DKI Akan Bentuk Pansus

"Ada surat penundaan pelantikan karena ada beberapa jabatan yang dobel. Dari situ saya simpulkan ceroboh, tidak ada pemeriksaan. Kok bisa jabatan dobel?" ujar William dalam rapat bersama Pemprov DKI di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2019).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir mengakui perombakan pejabat itu sempat ditunda.

Pelantikan ditunda karena BKD DKI kembali mengecek data para pejabat yang akan dilantik.

Salah satu tujuannya untuk memastikan tidak ada jabatan dobel saat pelantikan berlangsung.

Baca juga: Surati Komisi ASN, DPRD Nilai Perombakan Pejabat DKI Langgar Aturan

"Coba bayangkan kalau kami tidak tunda, fatal, pasti banyak ASN protes. Jadi validasi data tersebut kami lakukan," kata Chaidir.

Chaidir mengakui Pemprov DKI sempat melakukan kesalahan. Sebab, mereka bekerja secara terus menerus hingga tiga bulan untuk memproses perombakan pejabat tersebut.

"Saya akui memang ada kekhilafan dalam proses bekerja karena kami bekerja hampir tiga bulan melek terus, Sabtu-Minggu juga tidak libur," ucapnya.

Baca juga: Isu Jual Beli Jabatan di Tengah Perombakan Pejabat di DKI

Mendengar jawaban Chaidir, William kembali mempertanyakan ketelitian Pemprov DKI dalam melakukan perombakan pejabat.

"Bapak bilang tiga bulan sudah penelitian, tetapi tanggal 11 dobel jabatannya. Telitinya di mana? Sudah diundang ASN-nya, tiba-tiba ada perubahan mendadak sehingga ditunda," tutur William.

Adapun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merombak 1.125 pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang terdiri dari 15 pejabat eselon II, 274 pejabat eselon III, dan 836 pejabat eselon IV pada Senin pekan lalu.

Baca juga: Muncul Tudingan, Perombakan Pejabat di DKI Bernuansa Politis

Saat pelantikan, banyak camat dan lurah yang tidak tahu posisi barunya dan tidak tahu apa salahnya yang membuat ia didemosi.

Mereka juga mengaku tak pernah mendapat teguran ataupun dipanggil sebelumnya.