Pemprov DKI Janjikan Tarif MRT dan LRT Terjangkau untuk Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten Perekonomian dan Keuangan DKI Jakarta Sri Haryati memastikan tarif moda raya terpadu (MRT) dan light rail transit (LRT) tak akan membebani masyarakat.

Ia memastikan, tarif kedua moda transportasi massal tersebut terjangkau. 

"Iya, (tarif) yang kami kasih ke masyarakat berapa, itu kami perhitungkan," kata Sri di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2019).

Baca juga: Pemprov DKI dan DPRD Belum Sepakat, Pembahasan Tarif MRT Kembali Ditunda

Sri mengatakan, tarif yang tengah diusulkan ke DPRD DKI Jakarta berdasarkan studi atau kajian.

Pihaknya juga telah menyurvei kemampuan membayar masyarakat.

"Kita, kan, punya willingnes to pay (WTP), ability to pay (ATP), itu pakai studi, kami ikuti. Kita lihat dari negara-negara lain berapa tarif rata-rata, jarak, dan lain-lain," ujarnya. 

Baca juga: DPRD Belum Tetapkan Subsidi, Tarif MRT dan LRT Tidak Jelas

Dalam rapat bersama DPRD pada Senin siang, Pemprov DKI mengusulkan tarif Rp 10.000 per penumpang untuk MRT Jakarta fase 1 rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Sementara untuk LRT Jakarta fase 1 rute Kelapa Gading-Velodrome, Pemprov DKI mengusulkan tarif Rp 6.000 per penumpang.

Dengan tarif tersebut, Pemprov DKI harus menggelontorkan subsidi Rp 572 miliar untuk MRT dan Rp 327 miliar untuk LRT dari APBD DKI 2019.

Baca juga: Tentukan Tarif MRT, Pemprov DKI Perhitungkan Integrasi Antarmoda

Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengimbau Pemprov DKI mempertimbangkan daya beli masyarakat dalam menentukan tarif MRT Jakarta. 

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, MRT akan ditinggalkan jika tarifnya tidak sesuai daya beli masyarakat. 

"Jika operasional MRT tidak ditunjang tarif yang terjangkau, maka MRT hanya akan menjadi besi tua di kota Jakarta," ujar Tulus, dalam keterangan tertulis, Senin.