DKI Relokasi Warga Terdampak Normalisasi Kali ke Rusunawa dari Swasta

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memperoleh rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang dibangun PT Kepland Investama menggunakan dana kompensasi pelampauan koefisien lantai bangunan (KLB).

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, rusunawa akan digunakan untuk warga relokasi yang terdampak program pembangunan Pemprov DKI, seperti normalisasi sungai.

"(Rusunawa) ini buat program Pemerintah DKI jika ada warga yang membutuhkan, misalnya kita mau melakukan normalisasi kali, mereka (warga) tidak ada tempat tinggalnya, kita suruh mereka untuk tinggal di sana," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2019).

Baca juga: Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Ciliwung Ditargetkan Selesai 2019

Saefullah menyampaikan, rusunawa yang dibangun PT Kepland Investama berlokasi di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat.

Pembangunan rusunawa dimulai sejak 2018 dan masih berlangsung hingga saat ini.

"Kewajibannya membangun rumah susun dua tower di Jalan Daan Mogot dengan jumlah per tower sebanyak 18 lantai, total unit 522 unit," katanya.

Baca juga: Bantaran Sungai Akan Dibebaskan, DKI Ingin Normalisasi Dilanjutkan Tahun Ini

Warga yang menempati rusun itu, lanjut dia, diwajibkan membayar uang sewa. Tarifnya ditetapkan melalui peraturan gubernur (pergub).

"Rusunawa ya bayar, (tarifnya) kan variatif," ucap Saefullah.

PT Kepland Investama berkewajiban membangun infrastruktur menggunakan dana KLB karena membangun gedung melampaui lantai yang ditetapkan.

Baca juga: Sejumlah Wilayah Rawan Banjir karena Normalisasi Sungai Belum Rampung

Selain rusunawa, PT Kepland Investama berkewajiban menata trotoar di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat, tepatnya dari Patung Kuda Arjuna Wiwaha sampai Kali Krukut.

PT Kepland Investama juga harus membangun Restoran Apung Muara Angke, Jakarta Utara. Restoran itu mulai dibangun pada Agustus 2017 dan direncanakan rampung Juni 2019.