Kementerian PUPR: Sumur Resapan Bagus, Cuma Banjir Tak Mudah Selesai

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengapreasi program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menggiatkan pembuatan sumur resapan.

Namun, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hari Suprayogi menilai, pembuatan sumur resapan tidak akan efektif dalam mengatasi persoalan banjir di ibu kota.

"Kalau musim hujan atau banjir itu biasanya, kan, tanah sudah jenuh untuk dimasukkan, tidak mudah untuk segitu banyak," kata Hari usai acara Kongres Sungai Indonesia di Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (21/3/2019).

Baca juga: Antisipasi Banjir, 44 Sumur Resapan Dibangun di Jaktim Tahun Ini

Ia mengatakan, pembuatan sumur resapan yang termasuk dalam cara non struktural untuk mengatasi banjir mesti dikolaborasikan dengan cara-cara struktural dan kultural.

"Saya pikir sumur resapan itu bagus, cuma masalah banjir itu tidak mudah diselesaikan dan tidak mungkin hilang seratus persen," ujarnya. 

Hari menyebut masih ada kemungkinan bagi pemerintah untuk mengurangi banjir beserta dampaknya.

Baca juga: Jelang Musim Hujan, BBWSCC Imbau Warga Bikin Sumur Resapan

Saat ditanya mengenai konsep naturalisasi Pemprov DKI dalam mengatasi banjir di bantaran Ciliwung, Hari mengaku belum memahaminya.

"Sebetulnya naturalisasi sendiri saya sendiri belum (tahu) jelas bagaimana, yang saya tangkap bapak gubernur waktu itu air dimasukkan ke dalam tanah, sebenarnya itu bagus," kata Hari.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga masih menunggu penjelasan Anies terkait konsep naturalisasi di Sungai Ciliwung.

Baca juga: Sidak Sumur Resapan, Gubernur DKI Minta Pengelola Kawasan Industri Kooperatif

"Karena beliau dilihat punya ide naturalisasi, lha opo iki (apa ini)? Saya ajak ngoceh saja, diskusi. Apa programnya naturalisasi mari kita bareng-bareng. Nah ini belum ketemu," ujar Basuki. 

Sementara untuk normalisasi, kata Basuki, pihaknya ingin program itu terus berlanjut. Program normalisasi terhenti sejak 2017 karena bantaran sungai yang akan dinormalisasi tak kunjung dibebaskan lahannya oleh Pemprov DKI.