Soal Naturalisasi Sungai, Anies Sudah Diskusi dengan Menteri Basuki

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku sudah berdiskusi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono soal naturalisasi sungai yang digagasnya.

Anies menjawab keluhan Basuki soal minimnya penjelasan dari pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Pokoknya dengan Pak Basuki tim sudah ngobrol. Sudah diskusi cuma sering dipercik-percikan di publik. Sudahlah jangan (dibesar-besarkan)," ujar Anies di Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2019).

Baca juga: Kementerian PUPR Mengaku Belum Paham Konsep Naturalisasi Sungai

Menurut Anies, ia dan Basuki sebenarnya kerap ngobrol. Untuk itu ia minta agar dirinya tidak diadu soal naturalisasi sungai.

"Makanya saya enggak mau komentar karena sudah dikerjain bareng-bareng. Ya biar enggak ada yang lecet-lecet," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menagih penjelasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait naturalisasi sungai.

Kata Basuki, pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menjelaskan secara komprehensif soal naturalisasi yang dicetuskan Anies.

"Saya sudah bilang pada Pak Gubernurnya, 'Mas iki (ini) diundang', yang datang stafnya, dia enggak ngerti. Jadi kami mau undang lagi," ujar Basuki, Selasa kemarin.

Menurut Basuki, pihaknya siap menjalankan konsep naturalisasi. Namun, Basuki dan jajaran di Ditjen Sumber Daya Air belum memahami naturalisasi yang dimaksud Anies.

"Karena beliau dilihat punya ide naturalisasi, lha opo iki (apa ini)? Saya ajak ngoceh saja, diskusi. Apa programnya naturalisasi mari kita bareng-bareng. Nah ini belum ketemu," ujar dia.

Baca juga: Rencana Naturalisasi di DKI yang Belum Jelas...

Sementara untuk normalisasi, kata Basuki, pihaknya ingin program itu terus berlanjut.

Normalisasi 13 sungai di Jakarta sudah dikerjakan pemerintah pusat lewat Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Namun, prosesnya berhenti sejak 2017 karena Pemprov DKI tidak lagi membebaskan lahan.